Mendikbud Bantah Keluarkan Kurikulum Baru

JAKARTA – Ganti menteri, ganti kurikulum. Kebiasan itu sering dikhawatirkan publik setiap ada pergantian Mendikbud. Setahun menjabat Mendikbud Muhadjir Effendy juga dikabarkan bakal menghadirkan kurikulum baru, namun dia cepat-cepat membantahnya. Muhadjir menegaskan kabar pemerintah atau Kemendikbud bakal menerbitkan kurikulum baru sebagai pengganti Kurikulum 2013 (K13) tidak benar. Apalagi pemerintah saat ini masih fokus dengan program penguatan pendidikan karakter (PPK). “PPK itu bisa pakai kurikulum apa saja. Pakai K13 biasa, pakai KTSP juga bisa,” katanya saat diwawancara kemarin (6/8). Dia menjelaskan kabar bakal munculnya kurikulum baru itu keluar setelah dia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (2/8) lalu. Dia menegaskan tidak benar ada permintaan pembuatan kurikulum baru. Bahkan sampai mengganti K13 yang sekarang sedang berjalan. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan dalam pertemuan itu, yang diminta Presiden adalah penataan kembali penjurusan di sekolah. “Khususnya penjurusan di SMK,” katanya. Presiden ingin penjurusan di SMK dibuat lebih spesifik dan responsif, seiring dengan perubahan zaman yang pesat. Muhadjir menjelaskan penjurusan di SMK yang terlalu umum, atau jurusan “yang dari dulu itu-itu saja” segera diperbaharui. Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi menilai saat ini sudah ada perubahan SMK ke arah yang lebih baik. Perubahan ini diharapkan semakin maksimal dengan bidang keahlian yang lebih spesifik dan responsif terhadap perubahan zaman. Menurut Muhadjir pemerintah saat ini memang sedang menata ulang SMK. Upaya ini tertuang dalam Inpres 9/2016 tentang revitalisasi SMK. Tujuan supaya siswa lulusan SMK menjadi lebih siap kerja. Tidak seperti kecenderungan selama ini, justru siswa lulusan SMK menyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2016, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,02 juta orang. Dari jumlah itu, tingkat pengangguran tertinggi berasal dari jenjang SMK (9,84 persen). Kemudian disusul lulusan Diploma I, II, dan II (7,22 persen) dan lulusan SMA (6,95 persen). (wan)