Mutasi Dituding Bikin Pencairan DAK untuk Nelayan Macet

  CIREBON - Mutasi yang sejatinya dibutuhkan untuk penyegaran dan ajang promosi pegawai, ditengarai malah menimbulkan masalah. Terlalu banyak dan terlalu seringnya mutasi, membuat kebijakan atau pun program yang sedang berjalan, tersendat dan terancam tidak bisa digulirkan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon salah satunya. Lelang dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp1,6 miliar yang sejatinya untuk alokasi bantuan perahu nelayan, malah tak kunjung terlaksana akibat banyaknya pejabat yang dimutasi dari dinas ini. Pengakuan itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, H Zaenal Arifin Waud MSi saat dihubungi Radar kemarin. Pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan DKP terkait DAK yang tak kunjung terserap tersebut. “Ada beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya banyak pejabat dan staf yang ketika program itu digulirkan malah dimutasi, sehingga banyak pejabat baru yang tidak paham,” ujarnya. Dijelaskannya, mutasi yang terjadi di DKP diistilahkan seperti “bedol desa”, karena tidak sedikit pejabat yang dimutasi dari mulai kadis, kabid, kasi dan staf yang berhubungan langsung dengan program, pindah tugas gara-gara mutasi. “Bahkan ketika program ini digulirkan, termasuk kuasa pengguna anggaran juga dimutasi, ini yang kemudian jadi kendala banyak program-program yang tidak bisa terlaksana,” imbuhnya. Saat ini, menurut politisi PKB tersebut, DKP masih punya empat bulan lagi sebelum masa anggaran habis untuk menyerap anggaran tersebut. Ia pun meminta proses-proses untuk menyerap anggaran tersebut segera dilakukan seperti perencanaan lelang, pelaksanaan lelang dan lain-lainnya, dengan sisa waktu yang hanya empat bulan tersebut. “Kalau tidak terserap sayang sekali. Padahal, ini bisa meningkatkan produktivitas nelayan. Banyak nilai positif yang akan diterima. Makanya, kita minta DKP untuk segera bersikap, fisik DAK-nya nanti hibah kapal ukuran 3 GT (grosston),” paparnya. Sementara itu, salah satu tokoh nelayan Gebang, H Sirojudin kepada Radar mengatakan, akibat belum terlaksananya penyerapan DAK tersebut, tentunya yang paling terdampak adalah nelayan. Jika pun nanti bisa diserap, dia meminta bantuan tersebut bisa dibagikan secara kolektif dan tidak tersebar untuk kembali menghidupkan (TPI) tempat pelelangan ikan. “Kalau harapan saya, bantuan kapal itu nanti bisa disalurkan ke TPI, itu nanti bisa menghidupkan TPI. Misalnya penerima bantuan wajib lelang di TPI, tinggal nanti disiapkan sarana dan fasilitas TPI-nya,” katanya. (dri)