Soal 5.000 Senjata Ilegal, Gerindra: Yang Dimaksud Panglima TNI bukan BIN

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pengusutan isu impor 5000 senjata ilegal harus dilakukan dengan kepala dingin agar terlepas dari intrik-intrik politik. Menurut Sufmi, di satu sisi tidak boleh ada yang paranoid bahwa isu tersebut digoreng untuk memperburuk citra pemerintah. Namun, di sisi lain harus diwaspadai juga adanya pihak-pihak yang mengadu domba antarinstansi resmi negara. Anggota Komisi III DPR itu menuturkan, sebelum ada keterangan yang jelas dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal institusi mana yang pernah berencana mengimpor senjata, sebaiknya semua pihak tidak berasumsi. \"Masalah ini adalah masalah hukum, jadi kita hanya boleh memberikan penilaian berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum,\" kata Dasco, Minggu (24/9). Dia pun menilai muncul spekulasi bahwa institusi tersebut adalah Badan Intelijen Negara (BIN) sangat tidak berdasar. Sebab, tegas dia, berdasarkan tugas dan wewenang di bidang intelijen, tidak ada kepentingan BIN untuk mengimpor senjata dengan jumlah begitu besar. Dengan fungsi intelijen, ujar Dasco, BIN mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. \"Jika mengacu pada tugas dan wewenang tersebut, sepertinya sudah jelas bahwa yang dimaksud Panglima TNI bukan BIN,\" tegas anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu. (boy/jpnn)