Walikota Kesal, Program Sudah Siap tapi Dinas Lambat Serap Anggaran

CIREBON - Masih minimnya angka serapan anggaran APBD 2017, membuat Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis kecewa. Dia berharap, anggaran yang tersedia segera direalisasikan. Sebab, tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa), menjadi indikasi adanya program yang tidak berjalan. “Untuk itu dinas yang bersinggungan hendaknya bersungguh-sungguh melakukan penyerapan anggaran secara maksimal,” ujar Azis, kepada Radar, Selasa (26/9). Menurut dia, tidak ada artinya program siap dan anggaran tersedia,  tapi proses pencairan malah tersendat-sendat. Masyarakat menantikan realisasi dari kegiatan yang sudah disiapkan. Bukan sekadar programnya yang disusun lantas ditelantarkan. “Diurus program kerjanya. Program bagus tidak ada artinya kalu tidak dilaksanakan,” tegasnya. SKPD, kata dia, tidak boleh cuci tangan dan banyak alasan untuk menghindari realisasi pekerjaan. Secara khusus banyak pekerjaan fisik tertunda dan cukup banyak dinas yang penyerapannya rendah. Dengan sisa waktu yang ada, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Meski sulit untuk realisasi di atas 90 persen, setidaknya ada upaya untuk mendapatkan capaian maksimal. Memperhatikan dari pengalaman, pencairan anggaran disebabkan karena ketidak adanya kesungguhan  memprosesnya. Kendala yang ada malah dijadikan alibi. Padahal seringkali SKPD menunda-nunda terutama untuk urusan pencairan. “Masyarakat sudah menunggu,” tandasnya. Rendahnya penyerapan anggaran itu, terlihat dari penyampaian RAPBD Perubahan oleh walikota. Dalam penyampaiannya, ada silpa Rp91,792. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Drs Agus Mulyadi MSi menjelaskan, silpa tersebut kondisinya berhadapan atau sudah ada programnya. Dia merinci, Silpa BLUD Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati sebesar Rp3,897 miliar, Silpa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp3,523 miliar, Silpa DAK tambahan sebesar Rp44,317 miliar, Silpa Bantuan Keuangan untuk PBI sebesar Rp3,159 miliar. Kemudian  ada  Silpa DAK Kelautan dan Perikanan Rp476,991 juta, Silpa Tunjangan Profesi Guru Rp34,549 miliar dan Silpa DAK P3K2 sebesar Rp1,490 miliar sehingga jumlahnya mencapai Rp91,414 miliar. Dengan kondisi tersebut, jumlah silpa yang bisa digunakan untuk pemenuhan belanja hanya sebesar Rp377,886 juta. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari silpa tahun 2016 hasil audit BPK RI. Begitu juga penambahan penyertaan modal kepada BJB sebesar Rp1,4 miliar. Hal ini didasarkan surat dari Direksi PT bank BJB Nomor 444/Dir-TimP3M/2017 tanggal 3 juli 2017 peirhal tambahan informasi berkaitaan penambahan modal melalui mekanisme PMT HMETD pada tahun 2017. “Silpa tersebut sebenarnya sudah ada peruntukannya karena memang sudah ada programnya, makanya silpanya berhadap-hadapan,” jelasnya. (abd)