CIREBON – DPRD Kota Cirebon tak satu suara. Lampu hijau yang diberikan Ketua DPRD, Edi Suripno untuk penambahan anggaran tenaga teknis pemadam kebakaran, tiba-tiba terganjal di Badan Anggaran. Dalam rapat pembahasan, tambahan Rp 400 juta itu masih dilakukan pengkajian. \"Saya ragu dengan Rp 400 juta itu. Apa bisa mengakomodir semua? Anggaran pengamanan FKN saja Rp 1,5 miliar, masa mengamankna kota Rp 400 juta?” tanya Dani Ramdhani kepada Radar Cirebon, Selasa (26/9). Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku belum menyetujui tambahan Rp 400 juta untuk damkar. Bahkan bila memungkinkan dilakukan penambahan, tetapi tetap memerhatikan jumlah personel dan beban kerja berdasarkan analisa kepegawaian. Dani meminta pemerintah untuk mengevaluasi mengenai keberadaan tenaga teknis pemadam kebakaran. Setelah itu, pemerintah kota wajib memanusiakan mereka dengan memberi honor yang layak serta jaminan asuransi dan hak-hak kepegawaian lainnya. “Ini menyangkut nyawa orang. Ini menyangkut keselamatan kota,” singgungnya. Sebelumnya, tambahan Rp 500 juta untuk Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), bakal memperbaiki honor tenaga teknis damkar. Sedikitnya 150 petugas akan mendapatkan honor Rp 1,25 juta per bulan. Perbaikan kesejahteraan ini, diharapkan dapat direalisasikan di APBD Perubahan. Sebelumnya, Kepala Dinas Damkar, Adam Nuridin menjelaskan, tenaga teknis damkar sejumlah 150 orang memang hanya menerima Rp 350 ribu/bulan untuk tahun ini. Dengan adanya alokasi Rp 500 juta akan diprioritaskan untuk perbaikan honor tenaga teknis termasuk bantuan relawan kebakaran (balakar). “Memang ini perjuangan yang panjang. Kita bersyukur bisa melakukan penambahan honor,” ujar Adam. Adam mengaku, terus memperjuangkan perbaikan kesejahteraan tenaga teknis damkar. Termasuk di APBD tahun depan. Sebab, peningkatan kesejahteraan ini sifatnya bertahap. (jml)
Kategori :