MAJALENGKA- Pembiayaan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dari sindikasi perbankan syariah tahap kedua akhirnya bisa dicairkan. Ini menyusul ditandatanganinya berita acara pencairan yang dilakukan oleh PT BIJB dengan pihak investor. Dirut PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengaku pencairan tahap kedua senilai Rp400 miliar merupakan partisipasi Bank Jateng Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank Kalsel Syariah dan Bank Sulselbar Syariah. Pencairan tahap kedua untuk melanjutkan pembangunan sisi darat. ”Hari ini (Rabu, red) kami menandatangani pencairan pembiayaan sindikasi perbankan syariah yang tahap ke-2. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, nilainya Rp400 miliar. Sehingga kebutuhan pendanaan saat ini sudah tidak ada masalah,” ujar Virda kepada sejumlah wartawan, kemarin. Sebelumnya telah disepakati bahwa sindikasi perbankan syariah akan membiayai proyek PT BIJB sebesar Rp906 miliar. Sindikasi pembiayaan syariah ini terdiri dari 7 bank daerah syariah. “Pencairan tahap 1 sebesar Rp250 miliar telah diterima sebelumnya oleh PT BIJB dan telah digunakan untuk pembangunan sisi darat bandara. Sehingga total dari Rp906 miliar sudah dicairkan dan terserap Rp650 miliar. Dengan sisa plafon Rp256 miliar. Direncanakan diserap pada akhir tahun 2017,” jelas Virda. Dikatakan dia, skema pendanaan pembangunan sisi darat BIJB dalam proses pendanaan proyek BIJB, PT BIJB menggandeng PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) sebagai financial advicor dan dihasilkan skema pembiayaan yang terdiri dari 70 persen equity dan 30 persen loan. “Pembiayaan melalui sindikasi perbankan syariah ini adalah dalam rangka memenuhi 30 persen porsi dari loan. Sedangkan 70 persen equity akan dipenuhi oleh para pemegang saham sekarang dan calon pemegang saham baru, di mana salah satunya adalah melalui RDPT equity,” ungkap Virda. Progres BIJB sendiri dianggap makin menggembirakan. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat berkunjung ke lokasi BIJB, Selasa (26/9) mengatakan BIJB akan beroperasi 2018. “Presiden mau ini (BIJB, red) selesai Juni 2018. Presiden perintahkan jamaah haji 2018 berangkat dari sini. Hal-hal yang masih menjadi kendala akan dibicarakan bersama. Sekarang kita kerja teamwork untuk rakyat. Kalau masih ada hambatan, kita lihat kenapa menghambat? Apalagi untuk kepentingan pribadi, kalau melanggar aturan, kita tindak,” tegas Luhut. Setelah kunjungan tersebut, pihaknya akan kembali mengumpulkan para menteri terkait termasuk gubernur dan bupati. Hasilnya, sambung Luhut, akan dilaporkan langsung kepada Presiden Jokowi untuk merumuskan bagaimana eksekusinya. Mantan Menkopolhukam itu mengatakan BIJB diproyeksikan untuk logistic base, karena letaknya yang dekat dengan Cirebon, Pelabuhan Patimban di Subang, juga akses jalan Tol Cipali dan Tol Cisumdawu. “Letaknya strategis agar cost barang lebih rendah. Dekat Patimban, Cirebon, dan Bandung, serta ada akses ke Jabar selatan lewat tol Cigatas (Cileunyi, Garut, Tasik) hingga ke Pangandaran dan pantai selatan Jawa Barat. Dengan adanya ini, ekonomi dan kemiskinan bisa diperbaiki,” paparnya. (azs)
Kategori :