Boros, Kabupaten Cirebon Terancam Kehabisan Kuota Gas Melon

Sabtu 30-09-2017,06:05 WIB
Reporter : Dian Arief Setiawan
Editor : Dian Arief Setiawan

CIREBON - Karena penggunaan gas elpiji 3 kg atau gas melon yang terlalu boros dan tidak tepat sasaran, mengakibatkan akhir tahun 2017 ini, Kabupaten Cirebon terancam akan kehabisan kuota gas melon. Hingga September 2017 saja, penggunaan gas melon sudah menghabiskan sekitar 85 persen dari kuota yang diberikan Kementerian ESDM untuk Kabupaten Cirebon. “Hingga September 2017 ini saja, penggunaan gas 3 kg sudah sampai 85 persen dari kuota tahun 2017,” ujar Korda Kota dan Kabupaten Cirebon Hiswana Migas, Gunawan, Kamis (28/9). Sehingga menurut Gunawan, Kabupaten Cirebon akan terancam kehabisan kuota gas melon pada akhir tahun 2017. Yang jadi permasalahan sekarang, lanjutnya, apakah cukup sisa kuota 15 persen ini hingga tahun 2017. Padahal 2017 ini tinggal menyisakan tiga bulan lagi. Sisa kuota 15 persen tersebut, menurut Gunawan, sudah termasuk dalam anggaran APBN-P 2017. Karena itu, tidak ada penambahan kuota lagi hingga akhir tahun ini. “Pengguna gas melon di Kabupaten Cirebon melonjak tajam. Faktor utama borosnya penggunaan gas elpiji 3 kg ini, karena di Kabupaten Cirebon masih banyak yang tidak tepat sasaran. “Sebenarnya faktor utama kehabisan kuota gas 3 kg bukan karena musim hajatan atau yang lainnya, tetapi kami lihat memang banyak sekali yang tidak tepat sasaran. Warga mampu tetapi kenyataannya banyak sekali yang masih menggunakan gas 3 kg. Padahal gas 3 kg itukan diperuntukkan bagi warga tidak mampu,” bebernya. Bahkan imbauan bupati yang melarang PNS menggunakan gas 3 kg juga tidak ditaati dengan baik. Masih banyak PNS yang masih menggunakan gas 3 kg. “Padahal sudah ada surat imbauan dari Bupati Cirebon. Tapi itu tidak berlaku efektif,” jelasnya. Hingga saat ini, pihaknya mengetahui solusi apa yang bakal diambil jika Kabupaten Cirebon benar-benar kehabisan kuota gas 3 kg sebelum pergantian tahun. Padahal, akhir tahun juga banyak momen-momen penting. “Ya itu ranahnya ada di pemerintah. Nanti mungkin Dinas Perdagangan ada solusi yang sudah dipersiapkan,” tuturnya. (den)

Tags :
Kategori :

Terkait