BANDUNG – Pesta demokrasi Pilgub dan Pilkada nyatanya membebani APBD Jabar 2018. Beratnya beban APBD juga semakin tertekan dengan adanya alih kelola SMA/SMK. Anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe mengatakan, Pilkada serentak di Jabar dan penerapan alih kelola SMA/SMK ke Pemprov, selain membuat APBD tahun anggaran 2018 membengkak juga mengakibatkan pemangkasan anggaran untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. ”Memang ada imbasnya Pilkada Jabar dan alih kelola SMA/SMK itu ke anggaran lainnya. Dan cukup besar dampaknya,” tutur Haris kepada Jabar Ekspres (radarcirebon.com group), baru-baru ini. Dia mengatakan, alokasi anggaran alih kelola SMA/SMK ini hampir Rp 7 triliun terdiri atas, anggaran pembayaran gaji guru dan honorer hampir 80 persen dari anggaran tersebut. Kedua, untuk penambahan pembangunan infrastruktur sekolah, ketiga untuk operasional sekolah. ”Dan anggaran tersebut harus kita (Pemerintah Provinsi Jawa Barat) tanggung semuanya. Tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat. Jadi memang berat di tahun anggaran 2018 ini,” keluhnya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih berharap kepada pusat memberikan bantuan. Meskipun sampai saat ini, kata dia, pusat tidak akan membantu baik di Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU). ”Maka dari itu kita sangat mengandalkan dari peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), dan akan kita genjot untuk mencukupinya,” jelasnya. Kendati berat, tapi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tidak lantas menurunkan tensi pembangunan. Haris mengatakan, dalam APBD Jabar tahun anggaran 2018 dirancang tidak akan mengalokasikan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Tapi Pemprov akan tetap mengalokasikan modal atau penyertaan investasi untuk pembangunan PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) sekitar Rp 300 miliar. ”Kita masih menyertakan modal untuk PT BIJB karena dikejar target di 2018 ini,” katanya. Haris mengungkapkan, dengan target selesai di 2018, maka Pemprov Jabar masih mengusahakan mengalokasikan anggaran untuk proyek tersebut agar bisa selesai tepat waktu. Sementara itu, Asisten Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat M. Solihin memerinci, banyak sekali pos yang harus dianggarkan di APBD tahun anggaran 2018. Dari alokasi anggaran pemilu, alih kelola SMA/SMK hingga kenaikan tunjangan anggota DPRD. ”Untuk rill-nya sampai saat ini belum kami terima berapa-berapanya. Dan sampai saat ini kami belum menerima rancangan gambaran atau jumlahnya berapa,” kata Solihin. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pun mengeluhkan sejak pemberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur soal pengelolaan manajemen pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi beban APBD Jabar kian berat. ”Alih kelola SMA/SMK itu menambah beban APBD Jawa Barat, dan memang kita kewalahan,” keluhnya. Meski demikian, pria yang akrab disapa Kang Aher tersebut tetap berupaya maksimal dengan tidak mengurangi proporsi pembangunan. (mg2/yan/rie)
Kategori :