JAKARTA–Setya Novanto resmi memiliki jajaran pengurus baru di DPP Golkar usai rapat pleno yang dilaksanakan di kantor DPP, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/10).
Para pengurus itu akan menjadi motor penggerak baru Golkar periode 2014-2019 pasca dirinya dibebaskan dari status tersangka korupsi e-KTP melalui praperadilan.
Perombakan pengurus itu tertunang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Golkar No Kep-252/DPP/GOLKAR/X/2017 berdasarkan hasil Rapimnas II Golkar 21-23 Mei 2017. Selanjutnya, dipertegas kembali melalui Rapat Pleno DPP Golkar tanggal 26 Juli 2017.
Isinya, memberikan kekuasaan penuh kepada ketua umum untuk segera melakukan revitalisasi kepengurusan. Adapun susunan komposisi pengurus Golkar sebelum direvitalisasi sebanyak 279 orang, saat ini bertambah menjadi 301.
Itu artinya, zda 22 orang baru yang dipercaya Novanto sebagai pengurus DPP Golkar Masa Bhakti 2014-2019. Tak cuma itu, DPP Golkar juga sedikitnya menambahkan tiga bidang. Diantaranya, Ketua Bidang Pengawasan Pembangunan yang diisi oleh Mantan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Melchias Marcus Mekeng.
Selanjutnya ada Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama yang dipercayakan kepada Hassanuddin Mochdar. Lalu, Happy Bone Zulkarnain yang dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian dan Pemantapan Ideologi Pancasila.
Selain itu, dalam surat susunan pengurus DPP Golkar yang ditandatangani Ketua Umum Setya Novanto dan Sekretaris Jendral Idrus Marham tanggal 2 Oktober 2017 itu juga membuang satu nama.
Yakni Yorrys Raweyai yang sebelumnya menjabat Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan diganti oleh pensiunan Jenderal dari kesatuam Baret Merah Kopassus Letjen (purn) Eko Wiratmoko.
Selain pensiunan TNI, salah satu posisi strategis juga diisi oleh pensiunan Polri Anang Iskandar. Bekas Kabareskrim Mabes Polri tersebut didapuk menjadi Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) DPP Partai Golkar. Baik Eko Wiratmoko maupun Anang Iskandar, keduanya baru bergabung dengan Partai Golkar. (rmol/ruh/pojoksatu)