Penyelesaian Polemik Transportasi Online di Jabar, Demiz: Kota Cirebon Jadi Contoh

CIREBON - Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar menyatakan bahwa Kota Cirebon memungkinkan menjadi percontohan, mengatasi polemik transportasi konvensional dan online. Karena Pemerintah Kota Cirebon dan Polres Cirebon Kota berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hingga dapat berjalan bersama. (Baca: Transportasi Online Dilarang Beroperasi di Jabar, Walikota: Bikin Mumet Lagi) “Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Cuma bagaimana proses lebih berkeadilan pada setiap keputusan, itu yang penting,” ungkap Demiz, ditemui usai menghadiri Kunjungan Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Kota Cirebon, Kamis (12/10). Terkait larang izin beroperasi bagi transportasi online, Demiz meminta agar pihak transportasi online dapat mengikuti aturan pemerintah yang berlaku sekarang. “Ada yang diatur pemerintah pusat, makanya kita ikuti aturannya dulu. Sekarang masih dalam proses MK,” kata Demiz. Menurut Demiz, kemajuan teknologi tidak dapat ditolak, karena hal itu merupakan sebuah keniscayaan. Tapi penerapan teknologi itu diminta tidak mendiskriminasikan pihak lain. “Transportasi online kan enggak bayar pajak apa-apa, itu kan diskriminatif. Kemudian SIM juga, itu kan seolah-olah mempersulit transportasi konvensional. Tapi percayalah, enggak ada niat mendiskirditkan kelompok lain,” terang Demiz. Demiz berharap, pemerintah pusat mampu memberdayakan transportasi konvensional yang berizin untuk dapat menggunkan aplikasi. “Kita enggak mungkinlah menafikan kemajuan teknologi. Tapi bagaimana teknologi itu juga bisa dimanfaatkan perusahan konvensional. Sehingga mereka tidak merasa dirugikan, harus adil,” kata Demiz. (fazri)