Sudah 99 Persen Warga Kota Cirebon Ikut Program JKN-KIS, Jadi Contoh di Jabar

CIREBON - BPJS Kesehatan Cabang Cirebon bersama Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan Deklarasi Bersama Penetapan Universal Health Coverage (UHC). Deklarasi bersamaan dengan Kegiatan Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 Tingkat Kota Cirebon tahun 2017 di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Jabar, (14/11). Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diharapkan pada 1 Januari 2019 seluruh penduduk Indonesia terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Sehat Indonesia (JKN-KIS) atau cakupan semesta jaminan kesehatan (Universal Health Coverage). Dalam kesemapatan itu Walikota Cirebon Nasrudin Azis mengungkapkan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk peran pemerintah daerah mewujudkan UHC atau cakupan semesta. \"Semoga kegiatan ini bisa berjalan berjalan sesuai dengan harapan,\" kata Azis. Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan, selama lebih dari tiga tahun berjalan, pertumbuhan peserta Program JKN-KIS terbilang cukup pesat. Jumlah kepesertaan program ini telah mencapai lebih dari 184,8 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah itu berasal dari berbagai segmen, termasuk penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah melalui integrasi Jamkesda. Sampai saat ini, tercatat 476 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia atau dari 34 propinsi telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke Program JKN-KIS. \"Menuju Universal Health Coverage ini sesungguhnya wujud komitmen kita bersama untuk menyukseskan Program JKN-KIS sebagai salah satu program strategis pemerintah. Sekaligus sebagai bentuk ketaatan kita terhadap undang-undang yang telah ditetapkan” ujar Andayani. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat, Mohammad Edison mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Cirebon yang telah membuka jalan demi terlaksananya pelayanan kesehatan berskala nasional yang komprehensif. Terdaftarnya seluruh penduduk Kota Cirebon menjadi peserta JKN-KIS ini artinya selangkah lebih maju mencapai Universal Health Coverage yang diharapkan dapat terwujud pada 1 Januari 2019 mendatang. \"Kami juga mengapresiasi langkah konsisten Pemerintah Kota Cirebon yang merupakan kota pertama di Jawa Barat dan sudah Universal Health Coverage dalam memberikan dukungan secara berkelanjutan terhadap implementasi program jaminan kesehatan di Indonesia. Semoga komitmen Pemerintah Daerah Kota Cirebon ini dapat menjadi inspirasi serta motivasi bagi Pemerintah Daerah lainnya di wilayah Propinsi Jawa Barat,\" ungkap Edison. Masih kata Edison, keberhasilan pelaksanaan program jaminan kesehatan di Kota Cirebon sangat bergantung pada peran Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Terutama dalam hal peningkatan kualitas dan layanan di fasilitas kesehatan setempat. \"Selain itu, dibutuhkan pula dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholders lainnya mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan JKN-KIS, seperti ketentuan jumlah kepesertaan by name by address sesuai dengan perjanjian kerjasama, ketentuan masa berlaku kepesertaan, ketentuan jaminan pelayanan di fasilitas kesehatan baik di tingkat FKTP maupun di tingkat FKRTL, serta ketentuan pembayaran iuran,\" jelas Edison. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Dasrial menyebutkan, jumlah kepesertaan program JKN-KIS di Kota Cirebon per 1 November 2017 adalah sebesar 320.362 jiwa atau sebesar 99 persen dari jumlah penduduk kota Cirebon 324.794 jiwa. \"Keikutsertaan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini dapat memberi motivasi bagi para Pemerintah Daerah lainnya yang belum bergabung,\" kata Dasrial. (fazri)