CIREBON - Keberadaan angkutan online tidak bisa dibendung, seiring berkembangnya zaman. Guna menjaga kondusivitas daerah, pelaku usaha angkutan online menyambangi Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon, Kamis (16/11). Kedatangan mereka membahas jam operasional, zonasi dan kuota kendaraan. Sayangnya, Dishub tidak bisa mengambil kebijakan tersebut. Sebab, harus menunggu juklak juknis Dishub Provinsi Jawa Barat, mengingat domain dan rekomendasi ada di sana. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Abraham Mohamad mengaku, tidak saklek dengan kehadiran angkutan online. Apalagi, ada regulasi yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan RI. Namun, dishub tidak bisa mengambil kebijakan begitu saja. Sebab, yang menentukan jam operasional, zonasi dan kuota kendaraan itu Dishub Provinsi. Meski demikian, dishub tetap meminta kepada para pelaku usaha angkutan online supaya bisa menempuh aturan yang ada. Seperti harus berbadan hukum baik berupa koperasi, CV ataupun PT. “Hanya saja, kami keberatan ketika kemenhub mendelegasikan Dishub Provinsi Jabar tentang zonasi, tarif atas dan bawah serta kuota. Tapi, yang memberatkan hanya di satu poin yakni kuota,” ujar Abraham. Dia mengaku prihatin dengan kuota yang ditetapkan provinsi sebanyak 168 kendaraan untuk daerah. Padahal, idealnya itu 4.000 untuk Kabupaten Cirebon. Karena itu, jika angkutan online keberatan atas kuota itu, pihaknya mempersilakan pengusaha angkutan online untuk melayangkan surat ke Dishub. “Dasarnya apa itu? Kalau di hukum ekonomi ya antara kebutuhan dan ketersediaan itu harus imbang. Segitu juga sedikit, karena sama konvensional. Tapi, ketika para pelaku usaha protes, silakan layangkan surat keberatan ke dishub, dan kami akan memprotes Dishub Provinsi,” terangnya. Sementara itu, Penyelia Dinas Perhubungan, Eddy Suzendi menambahkan, perwakilan angkutan online yang datang seperti Grab, Go Jek, dan Go Car telah memiliki badan hukum seperti koperasi, CV ataupun PT. Disinggung apakah kendaraan online bebas uji KIR, Eddy menegaskan sesuai Permen 108 tentang angkutan umum, bahwa tetap harus ada uji KIR karena harus memenuhi layak jalan. \"Di kita tetap wajib uji dan wajib membayar retribusi sesuai Perda Kabupaten Cirebon,\" pungkasnya. (sam)
Perwakilan Angkutan Online Sowan ke Dishub
Jumat 17-11-2017,13:00 WIB
Reporter : Husain Ali
Editor : Husain Ali
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Senin 02-09-2024,19:30 WIB
Satu Rumah di Cikalahang Dukupuntang Terbakar, Diduga Akibat Pembakaran Sampah
Selasa 03-09-2024,02:00 WIB
Education Fair 2024 Bantu Siswa Persiapkan Rencana Masa Depan
Senin 02-09-2024,21:30 WIB
Begini Saran Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Agar Pendaftaran QR Code Berhasil
Senin 02-09-2024,19:00 WIB
Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa Catatkan Produksi Baik
Selasa 03-09-2024,07:00 WIB
Perlengkapan dan Persiapan Berkendara Penentu Keselamatan
Terkini
Selasa 03-09-2024,18:00 WIB
Impresif, Segini Pertumbuhan Laba yang Dicatat BSI
Selasa 03-09-2024,17:30 WIB
Merasa Senang Tapi Sedikit Sulit, Komentar Ciro ALves Jelang Pertandingan Persib di ACL 2
Selasa 03-09-2024,17:00 WIB
Tiga Periode Jadi Anggota DPRD Jabar, Bambang: Ini Kepercayaan dari Rakyat yang Harus Dijaga
Selasa 03-09-2024,16:30 WIB
Kebakaran Rumah di Kuningan, Nenek Mi’ah Alami Kerugian Sekitar Rp164 Juta
Selasa 03-09-2024,16:00 WIB