Jangan Sunat Uang Rakyat

Pakai AC Merek Termahal Hanya Rp800 Jutaan KEJAKSAN - Anggaran pengadaan 143 unit AC senilai Rp1 miliar menjadi sorotan banyak pihak. Ada yang menilai angka sebesar itu rentan praktik penyunatan, sementara penjual AC berkomentar dana sebesar itu tidak rasional dipakai untuk pengadaan AC di ruang rawat pasien miskin RSUD Gunung Jati. Aktivis antikorupsi Ketua Pemburu Kejahatan DPD Yabpeknas Cirebon, Didi Rosidi SH mengatakan, dalam banyak kasus sering terjadi penyimpangan anggaran dengan modus melakukan penggelembungan dana atau memotong anggaran. Sehingga dari angka Rp1 miliar itu tidak sepenuhnya dibelanjakan AC. Hasilnya, produk alat pendingin ruangan yang dibeli tidak maksimal. Dia mencontohkan, praktik haram semacam ini dilakukan dengan menuliskan harga jual barang lebih tinggi dari harga sebenarnya. “Belinya yang harga Rp3 juta, ditulisnya Rp8 juta. Ini modus yang perlu diwaspadai. Jangan terjadi ajang korupsi dengan aksi sunat-menyunat anggaran,” katanya kepada Radar, Senin (10/12). Didi menyambut baik pengadaan alat pendingin untuk ruang rawat inap kelas III. Karena ruang kelas III biasa menjadi rujukan atau tempat untuk pasien miskin. Ia menegaskan rencana wakil rakyat menganggarkan pengadaan alat pendingin ruangan di kelas III RSUD Gunung Jati harus terus dipantau. Menurutnya, dalam banyak kasus para pejabat dan anggota dewan sering terperosok permainan proyek. Mereka kerap tergiur melakukan kejahatan dengan mengambil hak rakyat miskin. “Uang rakyat di APBD, jangan sampai disunat. Kami mengapresiasi niat baik itu, tapi prosesnya harus pula baik,” tegasnya. Survei ke Toko AC Radar mendatangi dua toko elektronik ternama di kawasan pusat kota, kemarin (10/12). Di salah satu toko, pemilik toko mengatakan, dana Rp1 miliar untuk alokasi 143 unit AC tidak rasional. Menurutnya, pembelian unit AC oleh instansi pemerintah jarang memilih merek terkenal seperti Sharp, Samsung, Toshiba dan lainnya. Tiga merek yang pasti dipilih yakni, Changhong, Aux, dan Midea. Kalaupun memilih merek terkenal, biasanya LG, karena harga lebih murah dibanding merek terkenal lain. “Kalau ukuran instansi, ya minimal 1 PK ke atas,” terang lelaki berkulit putih yang minta namanya tak dikorankan. Dia mencontohkan hitungan kalkulasi dari beberapa merek AC. Jika memilih AC LG ukuran 1 PK seharga Rp2,6 juta maka, untuk 143 unit AC hanya Rp371 jutaan atau ukuran 2 PK (1800) watt seharga Rp5 jutaan, total hanya Rp700 jutaan. Lebih murah lagi merek Aux ukuran 2 PK dibanderol Rp4 jutaan jadi, untuk 143 unit hanya Rp500 jutaan. AC yang dia sebutkan merupakan tipe standar bukan low watt. Harga AC low watt lebih tinggi dan jarang digunakan untuk instansi, karena proses pendinginan lebih minim dibanding AC standar. “Kalau low watt nanti enggak dingin, soalnya input kecil sudah pasti outputnya kecil,” ungkapnya. Dia lantas menghitung dengan asumsi merek dan harga AC paling tinggi di tempatnya yaitu, Toshiba ukuran 2 PK yang dibanderol Rp6 juta. Hasilnya tetap saja hanya Rp800 jutaan untuk 143 unit AC, itupun sudah termasuk bonus bracket, pipa tiga meter dan jasa pemasangan. Begitupun Toshiba 1 PK seharga Rp3,2 juta, menghabiskan hanya Rp500 jutaan. Apalagi, lanjut dia, tidak mungkin instansi membeli hanya satu merek untuk semua unit yang dibutuhkan. Artinya, 143 unit itu campur merek dan ukuran PK sesuai kebutuhan. “Otomatis harganya pun bisa lebih rendah dari hitungan awal,” ucapnya. Toko miliknya beberapa kali menerima pesanan elektronik dari instansi baik Kota dan Kabupaten Cirebon. Diakuinya memang banyak oknum bermain dalam pengadaan fasilitas elektronik. Biasanya dalam perjanjian mereka (instansi, red) mengatakan pembelian unit disertai dengan pemasangan. Pada praktiknya hanya pembelian unit saja. Belum lagi penggelembungan harga bisa dilakukan melalui biaya tambahan pipa, freon dan bracket. Sebut saja harga pipa yang cukup menggiurkan untuk di mark up. Dia menyebutkan harga pipa untuk AC ukuran 1 PK ke bawah Rp35 ribu per meter, setengah PK sampai 2 PK Rp50 ribu per meter. Sedangkan AC ukuran 2,5 PK-5 PK Rp150 ribu per meter. “Memang enggak semua instansi kayak gitu, kami juga melayani pesanan instansi yang benar-benar sesuai standar,” katanya. Penjual kebutuhan elektronik lainnya mengungkapkan, dana Rp1 miliar lebih dari cukup untuk 143 unit AC. Merek LG kembali disebut sebagai pilihan favorit instansi atau kantor. Ukuran 1 PK AC LG membutuhkan 800 watt. Tipe ini dibanderol Rp2,6, juta, harga bisa kurang jika membeli dalam jumlah banyak. “Untuk pesanan dalam jumlah banyak bisa pakai proposal supaya lebih detail. Merek apa, berapa PK dan berapa jumlahnya. Apalagi jumlah pesanannya banyak, biar jelas,” bebernya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD, H Yuliarso mengatakan, anggaran senilai Rp1 miliar itu untuk membeli 143 unit AC. Akan dimanfaatkan di ruangan kelas III RSUD Gunung Jati, mulai ruang VI, VII, VIII, IX, X, dan XI. “Kami sudah menghitung jumlah kebutuhan AC mencapai 143 unit,” sebutnya. Wakil Ketua DPRD Edi Suripno SIP MSi menegaskan, pengalokasian anggaran sebesar Rp1 miliar sebenarnya sudah dihitung secara cermat, hingga kalkulasi jenis merek AC-nya. Sehingga saat pengoperasian AC, benar-benar maksimal dan sesuai harapan. (ysf/tta)