Pemdes Soroti “Kartu Elpiji”, Data RTS Versi BPS DInilai Belum Valid

MAJALENGKA–Munculnya informasi distribusi elpiji 3 kilogram menggunakan kartu miskin menuai pro dan kontra. Apalagi hal tersebut menyangkut data rumah tangga sasaran (RTS) atau penerima. Kepala Desa Panjalin Kidul Dudung Abdullah Yasin menjelaskan, secara teknis hal tersebut sangat simpel dan bakal lebih tertib. Pola ini akan memudahkan warga khususnya RTS dan terjamin bakal menerima secara tepat. Tetapi terkait dengan data, pola tersebut juga harus dicermati karena sering menimbulkan masalah bagi pemerintah desa. “Bukannya tidak mau, karena ini ada juklak dan juknisnya. Namun yang perlu kami soroti sebelum program ini resmi diluncurkan, yakni harus memperbaiki data yang selama ini selalu mengacu kepada BPS,” ujarnya. Menurutnya harus ada revisi atau koreksi data dari BPS, pasalnya selama ini masih banyak yang tidak menerima beras sejahtera (rastra) atau bantuan lain. Jika dibandingkan dengan penerima saat ini, masih belum memenuhi syarat kategori warga yang benar-benar tidak mampu. “Selama ini data yang dikeluarkan BPS itu justru belum valid, meskipun tim independen yang melakukan survei langsung ke lapangan. Sampai kapan sistem yang diterapkan BPS itu sempurna,” imbuh ketua forum kuwu Kecamatan Sumberjaya ini. Kepala Desa Sumberjaya Unang Kurniadi SIP menambahkan, jika masih mengacu ke data BPS bukan tidak mungkin menimbulkan gejolak. Pemdes tidak mengantisipasi melainkan hanya waspada ketika terjadi gejolak di masyarakat. Pemdes terkadang dilematis dengan program-program pemerintah terutama yang menggunakan validasi data, terutama penyaluran kurang tepat sasaran. Pihaknya meminta sebelum program elpiji tersebut diresmikan harus ada revisi data. (ono)