MAJALENGKA–Ketua DPD Golkar Majalengka, H Asep Eka Mulyana mengomentarei rencana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar. Mang Apep -sapaan akrabnya- menyebutkan sudut pandang dari sisi hukum. Kasus yang tengah dialami Setya Novanto murni masalah pribadi yang tidak melibatkan parpol sebagai sebuah lembaga. Proses hukum juga akan dijalani Setnov dengan cukup panjang hingga inkrah di pengadilan. Disamping itu, dari sudut pandang politik faktanya saat ini Setnov adalah ketua umum Partai Golkar. “Sementara saat ini seluruh partai politik termasuk Partai Golkar, sedang mengikuti rangkaian proses politik menghadapi pilkada serentak 2018 dan pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang,” paparnya. Menurutnya, hasil survei beberapa lembaga survei menunjukkan secara nasional Partai Golkar mengalami tren penurunan sejak kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua Umum Partai Golkar mencuat. Hal itu merupakan kerugian besar bagi Partai Golkar. Dua hal yang tidak berkaitan langsung ini menunjukkan gejala sebab akibat, sehingga disimpulkan masalah serta status hukum Ketum Golkar mengakibatkan Partai Golkar mengalami tren negatif secara nasional. Pihaknya mengajak kepada seluruh kader menenangkan pikiran. Pasalnya, kondisi yang terjadi saat ini adalah keprihatinan bagi partai, serta memicu gerakan penyelamatan dan pembaruan partai. Salah satu inisiator serta motor penggeraknya adalah Dedi Mulyadi, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. “Namun gerakan ini kemudian dipahami sebagai gerakan yang memang harus dilakukan partai. Partai Golkar mengalami krisis kepemimpinan. Kami sebagai kader yakin jika Partai Golkar dapat cepat melepaskan diri dari krisis ini, serta cepat melakukan recovery dan kepercayaan masyarakat akan kembali tumbuh,” ujarnya optimis. Mengganti kepemimpinan partai dipandang sebagai langkah yang paling tepat, dan langkah konstitusional partai melalui munaslub. DPD Partai Golkar Majalengka termasuk yang mendukung munaslub. Pihaknya berharap munaslub dapat terlaksana pertengahan Desember 2017. Perihal munaslub menurut Apep sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah rekomendasi calon Gubernur Jawa Barat, yang sudah diberikan DPP Partai Golkar ke pihak lain. Namun munaslub merupakan semangat penyelamatan dan pembaruan Partai Golkar. Tidak ada korelasi langsung dengan rekomendasi, baik rekomendasi pencalonan gubernur maupun bupati. Munaslub adalah keniscayaan yang diharapkan. Pasti dilakukan untuk membuat Partai Golkar menjadi lebih baik lagi. “Sementara rekomendasi bersifat kepentingan politik teritorial. Rekomendasi sifatnya pemberian izin atau mandat kepada pemegang mandat tersebut, untuk melakukan yang terbaik bagi Partai Golkar menghadapi Pilkada. Diantaranya membangun koalisi atau dengan syarat lain yang ditentukan partai. Selain itu memberikan manfaat kepada partai, kader, termasuk masyarakat,” tambahnya. (ono)
Kategori :