CIREBON - Jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon tidak pasti. Sebab, database yang digunakan setiap SKPD berbeda-beda. Kondisi ini pun yang membuat penyaluran bantuan warga miskin tidak tepat sasaran. Wakil Bupati Cirebon Selly A Gantina mengaku, untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Cirebon, pihaknya akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan semua pihak. Karena itu, saat ini pemerintah daerah tengah melakukan koordinasi seperti anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, DPR RI, Swasta, BUMN, dan BUMD untuk menyepakati bersama data apa yang akan digunakan untuk penanggulangan kemsikinan. Sebab, data miskin di Kabupaten Cirebon masih tumpang tindih. Seperti, Dinas Pendidikan punya data miskin, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial pun punya. Termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Sedangkan data kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah pusat dan provinsi menggunakan Badan Pusat Statistik (BPS). “Nah, BPS sendiri kan surveinya tidak dilakukan secara rutin. Sedangkan SKPD lainnya dalam survey, warga miskin mempunyai kriteria masing-masing. Inilah yang harus kita sinkronkan, setelah menggelar FGD nanti. Tapi, dipastikan data kemiskinan nanti akan disentralkan menjadi satu pintu, yakni melalui Bappelitbangda,” terangnya. Dia mengungkapkan, berdasarkan database BPS tahun 2017, angka kemsikinan di Kabupaten Cirebon turun 1 persen dari 14 persen menjadi 13 persen. “Angka ini pasti beda dengan angka yang ada di Dinas Sosial maupun SKPD lainnya. Maka diperlukan satu pintu agar tidak tumpang tindih database,” ucapnya. Politisi PDIP itu menuturkan, kebanyakan warga miskin mereka yang berada di daerah pertanian, seperti, Gegesik, Kapetakan, Arjawinangun, dan Kaliwedi. Selly menambahkan, pada tanggal 19 Desember mendatang, akan rapat kerja dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah koordinasi Bakorwil membahas penanggulangan kemsikinan. (sam)
Kategori :