Data Pengukuran Tanah Terdampak Proyek BIJB Belum Sesuai

MAJALENGKA-Ratusan warga dari beberapa desa di Kecamatan Kertajati melakukan unjuk rasa, menuntut peninjauan kembali hasil pengukuran tanah maupun data kepala keluarga (KK) yang dianggap belum sesuai. Mereka melakukan orasi di depan pintu masuk pendopo sebelum diterima langsung bupati, Senin (18/12). Warga blok 1, Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati Didi Widianto mengungkapkan, dirinya bersama ratusan warga datang untuk duduk bersama dengan pemda. Tujuannya untuk menyelesaikan keluhan dan permasalahan terkait data kepemilikan tanah yang belum sesuai, dan mempengaruhi uang ganti rugi dari pihak BIJB. “Sebagai contoh data yang tercatat hanya berupa lahan atau tanah saja. Padahal disitu juga berdiri bangunan yang tentu berbeda hitungannya. Juga mengenai data penghuni rumah atau bangunan, yang tercatat cuman satu KK padahal di situ tinggal tujuh KK,” terangnya kepada Radar. Hasil pengukuran juga ada perbedaan dengan di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut bisa menimbulkan masalah, sehingga warga minta hasil pengukuran ditinjau ulang. Bupati Sutrisno yang langsung menerima perwakilan warga mengatakan, pihaknya siap membantu dan memfasilitasi aspirasi warga. Namun aspirasi tersebut harus sesuai dan pada jalur yang tepat. “Kita sudah menampung semua aspirasi warga yang datang, pihak terkait sudah dikoordinasikan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya juga siang ini menemui Menko Kemaritiman untuk membahas pembebasan lahan BIJB,” tegasnya. Selesai melakukan audiensi di pendopo, massa bergerak menuju gedung DPRD. Ketua DPRD Tarsono D Mardiana menuturkan, pihaknya berperan aktif menyerap aspirasi warga yang terkena dampak BIJB. DPRD juga mendukung langkah pemda untuk segera menyelesaikan langsung ke pusat. “Aspirasi warga siang ini akan disampaikan langsung ke Jakarta, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kabar baiknya,” pungkasnya. (gus)