JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRRI) memiliki sejumlah catatan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sepanjang tahun 2017. Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Jazuli Juwaini mengatakan, evaluasi diberikan bukan untuk menjatuhkan imej pemerintah. Tetapi bagian dari kewajiban parlemen secara konstitusional, untuk melakukan kontrol dan perbaikan kinerja pemerintah. \"Evaluasi ini bagian dari kewajiban parlemen yang fundamental diamanahkan dalam konstitusi. Hasilnya, kita harapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, untuk kepentingan rakyat,\" kata Jazuli kepada Radar Cirebon, Rabu (3/1). Anggota Komisi I DPR ini mengungkapkan, pihaknya telah membagi evaluasi itu dalam beberapa bidang. Namun yang dinilai sangat vital saat ini, ialah pada sektor ekonomi. \"Bidang ekonomi menjadi sorotan penting, mengingat hal ini berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat,\" tuturnya. Jazuli menilai, pemerintahan Jokowi-JK pada awal memerintah memberikan harapan dan optimisme bahwa ekonomi akan meroket di tahun kedua dan seterusnya. Tapi, dalam evaluasi Fraksi PKS janji \"ekonomi meroket\" tersebut dinilai masih belum terlihat nyata. \"Kita apresiasi sejumlah capaian positif pemerintah, antara lain pada percepatan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, kita tidak boleh abai pada rendahnya capaian ekonomi secara umum, terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat,\" terang Jazuli. Jazuli mengungkapkan, pada bidang ekonomi, Indonesia belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. \"Pertumbuhan ekonomi masih bergerak rata-rata 5,0 persen per tahun. Angka tersebut jauh dari target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7,0 persen per tahun. Dengan melihat capaian Pemerintah dalam tahun 2017, proyeksi target pertumbuhan 5,4 persen tahun 2018 diprediksi sulit tercapai. Untuk itu, pemerintah harus kerja keras lagi tahun depan,\" katanya. Kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi, lanjut Jazuli, pada gilirannya akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menekan persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. \"Jumlah penduduk miskin melonjak pada Maret 2017. Sebagian besar tenaga kerja di sektor-sektor yang rendah dalam tingkat pendidikan, produktivitas dan upah. Sehingga, relatif sulit menekan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, Pemerintah belum memiliki program yang efektif dalam mengatasi persoalan utama tersebut. Kebijakan Pemerintah selama ini masih bersifat tambal sulam. Praktis dalam tiga tahun terakhir ini angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi,\" jelasnya. Di sisi lain, katanya, kebijakan belanja Pemerintah yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, diprediksi belum akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional pada tahun 2018. \"Pemerintah harus bisa mengantisipasi belum beroperasinya proyek infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, dan proyek lainnya. Sehingga hambatan konektivitas yang selama ini menganggu jalur perekonomian di tahun 2017, bisa segera diatasi,\" ujarnya. Sementara itu, pemaparan lain disampaikan oleh Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Dikatakan Zulkifli, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini harus diakui begitu meningkat. Sayangnya, kata pria yang kini menjabat sebagai Ketua MPRRI ini menilai, pembangunan di Indonesia saat ini masih cenderung fokus di pulau Jawa saja. \"Saya selalu sampaikan kepada pemerintah, bahwa saudara kita di luar Jawa berhak sejahtera. Jangan sampai kesejahteraan, kemajuan dan pembangunan justru terpusat di Jawa saja,\" kata Zulkifli saat dihubungi Radar Cirebon, kemarin. Lebih jauh dikatakan Zulkifli, tantangan pemerintah terlebih di tahun 2018 ini, akan semakin berat, yaitu berusaha agar kesenjangan tidak begitu terjadi di masyarakat. \"Kesenjangan saat ini menjadi masalah di Indonesia, oleh karena itu pemerintah harus dapat mengantisipasi agar tidak semakin parah dan memicu konflik yang semakin tinggi,\" tandasnya. (franc)
Kategori :