KUNINGAN-Isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) dan money politics bakal menjadi kerawanan politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kuningan 2018 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Kasat Intelkam Polres Kuningan AKP Iwan Rasiwan saat menjadi pembicara dalam sosialisasi tahapan pemilu untuk kalangan perempuan yang digelar KPU Kuningan di Vila Kampung Gunung Mountain Park, Gunung Keling, belum lama ini. Oleh karena itu, Iwan mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan bersikap bijak terhadap setiap informasi sumir yang menyudutkan salah satu kandidat untuk tidak segan melakukan cek dan ricek. \"Perkembangan teknologi informasi berdampak pada mudah beredarnya segala macam pemberitaan termasuk berita bohong atau hoax. Hal ini juga diprediksi bakal dimanfaatkan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab pada momen pilkada nanti untuk menyebarkan isu bahkan fitnah terhadap salah satu kandidat yang tidak disukai atau lawan politiknya. Masyarakat jangan mudah percaya terhadap isu tersebut dan bersikap bijak untuk mencari informasi yang sebenarnya dan jangan segan untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian,\" ujar Iwan. Selain itu, lanjut AKP Iwan, pihak Polres Kuningan juga telah membentuk tim cyber troops yang selalu siaga dan melakukan patroli di dunia maya. Tim ini diharapkan dapat menangani segala isu yang beredar di media sosial sekaligus mendeteksi pihak penyebar berita bohong tersebut. \"Jika penyebar informasi tersebut adalah anggota masyarakat dengan tujuan untuk memperkeruh suasana Pilkada, maka pelakunya bisa dijerat dengan UU ITE yang ancaman hukumannya di atas 6 tahun penjara. Sedangkan jika pelakunya adalah lawan politik salah satu kandidat, maka penyelesaiannya oleh KPU melalui tim Gakumdu dengan menerapkan UU Pilkada yang berlaku,\" kata Iwan. Kerawanan politik lainnya, kata Iwan, adalah praktik politik uang atau money politics yang rawan terjadi pada musim kampanye dan menjelang pencoblosan. Untuk persoalan ini, kata Iwan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Panwaslu untuk penanganannya. \"Kami juga telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan konflik pada Pilkada nanti yang dibedakan berdasarkan pada zona merah, kuning dan hijau. Zona merah adalah yang tergolong rawan konflik Pilkada paling tinggi di antaranya Kecamatan Cilimus, Mandirancan dan Cidahu sehingga pengamanan pun kami berikan lebih ekstra,\" kata Iwan. Salah satunya adalah dengan mempertebal pengamanan dengan menempatkan personel lebih banyak di daerah-daerah rawan konflik tersebut. Dengan pengerahan 2/3 personil Polres Kuningan dan bantuan dari Kodim, Linmas dan relawan diharapkan bisa mencegah kerawanan politik tersebut tanpa hambatan berarti. \"Karena keterbatasan personel kepolisian, dengan perhitungan jumlah TPS sekitar 2.000 titik, maka akan ada penempatan anggota polisi rata-rata satu orang menjaga tiga hingga lima TPS. Untuk daerah rawan konflik, bisa jadi ada penambahan personel sehingga satu petugas menjaga dua TPS,\" ucap Iwan.(fik)
Kategori :