Pasi Intel Tegaskan TNI dan PNS Kodim Kuningan Netral

KUNINGAN-Prajurit dan PNS lingkungan Kodim Kuningan secara tegas menyatakan netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 ini. Pernyataan itu disampaikan dalam kegitan sosialisasi netralitas ASN (PNS) di Gedung Mashud Wisnusaputra Kodim 0615, belum lama ini Pasi Intel Kodim Kuningan Kapten Arm Eesa Advanisa mengungkapkan, ada beberapa aturan dan perundang-undangan yang mewajibkan seluruh prajurit termasuk para PNS untuk netral pada saat pemilu serta sanksi berat bagi yang melanggarnya. \"Contohnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang melarang terlibat dalam deklarasi partai ataupun calon kepala daerah, berfoto dengan calon ataupun melakukan tindakan yang mengimbau atau mengarahkan pihak lain untuk memilih salah satu bakal calon peserta Pilkada tahun 2018. Selain itu dilarang menggunakan simbol atau atribut partai atau bakal calon peserta Pilkada, memposting foto calon peserta Pilkada, termasuk komentar atau hanya like saja di media sosial karena dapat dipersepsikan sebagai tindakan keberpihakan kepada salah satu kandidat,\" ungkap Esa. Bagi PNS yang melanggar ketentuan tersebut, kata Esa, ada sanksi sedang hingga berat yang bisa dikenakan kepada dirinya. Yaitu berupa sanksi administratif sesuai perundang-undangan yang berlaku atas rekomendasi majelis kode etik yang ada. Oleh karena itu, kata Esa, dalam rangka mewujudkan ASN di lingkungan Kodim Kuningan yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, dalam menghadapi masa Pilkada Kuningan ini diminta untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan atau aktivitas politik yang mengarah pada keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Apabila terdapat oknum ASN yang melakukan pelanggaran nilai dasar dan kode etik administrasi kepegawaian maka harus siap mendapatkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. \"Kami mengingatkan kepada prajurit dan juga PNS di lingkungan Kodim Kuningan untuk selalu memegang teguh netralitas dan jangan sampai terlibat dalam praktik politik praktis yang dapat merugikan karirnya,\" tegas Esa. (fik)