MAJALENGKA-Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman menyatakan impor beras menunjukan bahwa pemerintah Jokowi-Jk begitu mencintai rakyatnya. Keputusan impor diambil karena terjadi kelangkaan pasokan beras medium yang banyak dikonsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah. Pasokan beras lokal dianggap tidak cukup memenuhi kebutuhan pangan nasional. Anggota Nurhasan Zaidi menanggapi hal tersebut, sebagai wujud kesalahan pengelolaan pemerintah. Pemerintah menurutnya tidak konsisten, sebab belum lama pemerintah menjamin tidak akan impor beras sampai April 2018. “Keputusan yang diambil pemerintah justru mengiris dan menyayat hati rakyat. Coba bayangkan petani sudah berdarah-darah bekerja siang malam, dan hasilnya luar biasa karena produksi melimpah dimana-mana. Tetapi pemerintah malah menabur garam di luka para petani,” ujarnya. Anggota DPR asal Jawa Barat tersebut menjabarkan, produksi beras yang melimpah di daerah pemilihannya. Di Subang panen hampir setiap hari di desa-desa sejak Desember, dan diprediksi tetap berlangsung hingga April. Di Majalengka terdapat 2.900 hektare padi yang siap panen di bulan Januari, 2.600 hektare untuk bulan Februari, dan 3.300 hektare di bulan Maret. Sementara di Sumedang, petani di 6 kecamatan memanen 6,8-7,6 ton per hektare. Menariknya yang dipanen adalah varietas lokal seperti Joglo, Midun, dan varietas Indra. “Angka tersebut jauh dari rata-rata produksi padi nasional yakni sebesar 4-5 ton per hektare. Sudah sangat jelas faktanya stok beras aman secara lokal maupun nasional, keputusan pemerintah jelas merupakan bentuk khianat kepada rakyat khususnya para petani,” tegasnya. Politisi PKS ini juga meminta pemerintah meninjau kembali Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/2017 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 31/2017, yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium. “Margin HET yang lebar antara jenis premium dan medium menyebabkan para pedagang cenderung beralih ke jenis premium, sehingga memicu kenaikan harga beras medium,” jelasnya. Dia juga mengutip perkataan Rizal Ramli bahwa pemerintah akan selalu mengatakan produksi beras cukup karena itu terkait kinerjanya, namun impor harus tetap ada karena ada komisi $20-30 per ton. Pihaknya berharap pemerintah kembali pada semangat nasionalisme dalam rangka menyejahterakan rakyat, dengan mengelola negara sebaik mungkin. “Kondisi ini memperlihatkan pemerintah gagal dalam mengendalikan harga beras saat pasokan beras cukup, maka berhentilah berkhianat kepada rakyat,” imbuhnya. (azs/ara/rls)
Kategori :