CIREBON - Aksi yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL) Jl Cipto Mangunkusumo disesalkan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disdagkop-UKM). Protes yang dimotori Forum PKL sembari membawa kuda shelter Jl Cipto Mk dianggap bentuk pelecehan. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Disdagkop-UKM, Saefudin Jupri menyebut FPKL telah melakukan provokasi. Apalagi sampai membawa kuda dan kotorannya berceceran di lokasi shelter. \"Ini jelas pelecehan terhadap pemkot,\" kata Jupri, kepada Radar, Senin (15/1). Jupri menegaskan pembangunan shelter pada dasarnya untuk membantu memberikan solusi kepada PKL agar tidak berjualan di trotoar. Bahkan pemkot menganggarkan melalui APBD 2017 agar bisa merelokasi 70 PKL. Anggaran yang digelontorkan juga tidak sedikit. Sekitar Rp800 juta yang dialokasikan pemerintah kota. Tapi, niat baik pemkot ini justru malah tidak dihargai oleh Forum PKL. “Forum itu mestinya membantu memfasilitasi komunikasi PKL, tapi yang terjadi justru malah menciptakan persoalan baru,” tegasnya. Jupri menyebut, masalah shelter ini bisa diseret ke urusan politik. Beragam kegaduhan bisa menjadi kontraproduktif. Padahal sejak awal masalah penataan PKL ini menjadi bentuk kepedulian pemkot agar pedagang tidak terus-terusan jualan di trotoar dan mengganggu hak pejalan kaki. \"Ini tahun politik, jangaan membuat kegaduhan, mestinya membuat situasi kondusif dan aman. Ini malah membawa kuda dan kotoran kuda di shelter,” sesalnya. Kalaupun mereka memprotes tentang atap shelter yang dianggap terlalu rendah, Jupri menjelaskan bentuk bangunan itu karena kontur tanahnya yang gambut. Namun demikian shelter itu nantinya akan ada perbaikan dan disempurnakan dengan melibatkan pihak ketiga. Rencananya dana corporate social responsibility akan digunakan. Bahkan saat ini sudah tersedia fasilitas listrik dengan daya 1200 watt sudah terpasang. Pedagang juga ada fasilitas pompa dan tandon air. Sampai etalase, kursi juga akan diberikan. Sehingga sangat disayangkan ketika menjelang peresmian yang terjadi justru PKL tersulut provokasi. Di lain pihak, Ketua Forum PKL, Erlinus Tahar menilai pemerintah tak memikirkan keberlanjutan usaha pedagang. Sebab, bila direlokasi ke shelter Jl Cipto Mk, hampir dipastikan pedagang tidak akan kuat lama. “Itu tidak nyaman. Bagaimana orang mau beli?” tanya dia. Erlinus mempertanyakan aspek perencanaan dan keberlanjutan. Contoh kasus untuk PKL non makanan dan minuman. Bagaimana mereka menjalankan usaha di shelter yang secara bangunan dan tata letak didesain untuk usaha kuliner. Begitu juga bentuk bangunan dan atap yang terlalu rendah. Jangankan berjualan, untuk berada di dalam shelter saja terasa pengap. (abd)
Kategori :