Kritik Ano Berbuah Cibiran

Sabtu 29-12-2012,09:57 WIB
Reporter : Dedi Darmawan
Editor : Dedi Darmawan

Abah Ako Sebut Program PPK IPM Bukti Kegagalan Ano CIREBON – Kritik calon wali kota Drs H Ano Sutrisno MM atas berbagai program pembangunan pimpinan Wali Kota Subardi SPd, menuai cibiran dan reaksi keras dari berbagai pihak. Wakil Ketua PAC PDIP Pekalipan, Imam Yahya SFil.I  menilai, pernyataan Ano di forum deklarasi Partai Bulan Bintang mendukung Ano-Azis, ibarat menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Bagaimanapun juga, kata Imam, pada pemerintahan Wali kota Subardi periode pertama, Ano Sutrisno berada di dalamnya. Jika dianggap pemerintahan Wali kota Subardi tidak punya set plan pembangunan yang jelas, itu artinya Ano yang saat itu menjabat sekda, tidak bekerja dengan baik, alias tidak cakap dalam mengelola birokrasi Pemkot Cirebon. “Jika arahnya sebagai kritik untuk ke depan agar lebih baik, saya kira bagus. Tapi jika kritik itu untuk mendiskreditkan Wali kota Subardi, berarti sama saja Pak Ano sedang membangunkan harimau yang lagi tidur,” tegasnya. Terpisah, Ketua Fraksi Partai Hanura, H Sunarko Kasidin SH MH, justru menyesalkan statemen yang dilontarkan Ano. Padahal, jika mau fair dan obyektif, Ano termasuk orang yang cukup lama bergelut di internal birokrasi Kota Cirebon, selain menemani Wali kota Subardi selama lima tahun, juga  sudah 32 tahun menjadi seorang birokrat. Dengan kata lain, sama saja menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Pria yang akrab disapa Abah Ako ini menganggap, kritik Ano ibarat jeruk makan jeruk, dulu pernah masuk di dalamnya, tapi sekarang malah mengkritisi. Seperti tarif puskesmas sebesar Rp4 ribu yang ingin dihapuskan jika dia terpilih, padahal kenaikan tarif puskesmas itu justru ada saat Ano menjabat sebagai sekda saat itu. “Inikan sama saja menjadikan tarif puskesmas sebagai komoditas politik menjelang pilwalkot,” kata Abah Ako. Dirinya juga mengkritik program PPK IPM yang dinilai gagal, padahal menghabiskan anggaran miliaran rupiah saat Ano menjabat sebagai sekda. KCB TUDING PBB TIDAK KONSISTEN Sementara, sikap Partai Bulan Bintang yang semula bergabung dengan Koalisi Cirebon Bersatu (KCB) mendukung pasangan Saladin-Heru Cahyono (SAE), kemudian membelot mengusung duet Ano-Azis yang diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar, dinilai sebagai langkah tidak konsisten. Dalam konferensi persnya, Ketua KCB Ir H Wawan Wanija didampingi Ketua DPC Partai Gerindra H Eman Sulaeman, Ketua DPC Partai Damai Sejahtera (PDS) Hotman Silalahi, Sekretaris DPD PAN Kota Cirebon Hendi Nurhudaya SH, cawalkot-cawawali M Saladin dan Heru Cahyono menyebut, sikap PBB menarik dukungan tidak akan mengendurkan semangat KCB. Pembelotan yang dilakukan PBB, lanjutnya, justru diganti dengan bergabungnya Graha Suryana. “Ini membuat kami makin optimis dan tidak sedikit pun gentar,” ujarnya. Wawan pun membantah statemen yang menyebut PBB tidak diperhatikan. Justru dari awal PBB ikut memformat dan meramu kandidat yang akan diusung. “Termasuk pengusungan Saladin dan Heru, justru kontribusi besarnya dari PBB. Merekalah yang mendorong dua figur itu untuk diusung,” tegasnya sembari menunjukkan data-data setiap rapat yang diikuti Nanang Fajarudin sebagai ketua DPC PBB, sesepuh PBB Achmad Djunaedi hingga Firdaus. “Yang kami sayangkan, sekelas PBB yang berumur 14 tahun dengan mudahnya mengacak-acak KCB dengan cara mencabut dukungan. Ini berarti telah melanggar konstitusi. Kalau dasarnya rapat pleno, lalu bagaimana dengan surat rekomendasi dari provinsi yang mengusung Saladin-Heru?” ujarnya penuh tanda tanya. Ketua Partai Gerindra, Eman Sulaeman juga merasa prihatian dengan sikap yang diambil PBB. “Menyesalkan dan prihatin atas sikap sesepuh PBB, bagaimana demokrasi terwujud baik, jika tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi?” kata Eman. Senada, Ketua PDS Kota Cirebon, Hotman Silalahi menjelaskan, masalah internal PBB sebenarnya sejak awal sudah ada, tapi KCB saat itu tetap menunggu. Meskipun ada miskomunikasi, mestinya bisa dimusyawarahkan. “PBB menarik dukungan adalah hak mereka, tapi harus dikaji secara dalam, musyawarah mufakat, jangan sepihak memutuskan. Harusnya ngomong dulu ke KCB,” pungkasnya. (abd)

Tags :
Kategori :

Terkait