JAKARTA– Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyindir keras posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang merangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian. Wakil Ketua Umum DPP PAN, Taufik Kurniawan, pun langsung meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menepati janjinya, agar para menterinya tak boleh merangkap jabatan. \"Seingat rakyat, dulu ada pernyataan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan pengurus partai politik menjadi menteri di kabinet,\" kata Taufik kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (18/1). Wakil Ketua DPR RI ini menilai, jika saat ini kondisinya telah berbeda. \"Dulu untuk menjadi menteri saja, harus dikualifikasi dengan mendapatkan rekomendasi KPK bahkan heboh sekali. Dukungan parpol pun diminta tanpa syarat. Namun sekarang, saya tidak tahu,\" ungkap Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengatakan, soal pernyataan Presiden Jokowi bahwa tidak ada rangkap jabatan di dalam kabinet kerjanya, agar dapat fokus bekerja. Akan tetapi, Taufik mengaku, tak menyalahkan Presiden Jokowi, jika ada pengurus parpol yang masih menjadi menteri di kabinet. “Kemungkinan Presiden Jokowi memiliki pertimbangan sendiri, mengapa hingga saat ini menteri kabinet belum melepas jabatannya, meskipun telah menjadi pengurus ataupun pimpinan Parpol,” tandas Taufik. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. \"Secara prinsip, pertama, apa yang disampaikan Pak Jokowi dari awal dulu, bahwa sudah ditegaskan tidak boleh ada rangkap jabatan. Tapi, juga publik tahu, kalau reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden,\" kata Hidayat. Tak mau ambil pusing, Wakil Ketua MPR RI ini pun mengembalikan kepada rakyat, soal penilaian sikap Jokowi tersebut. \"Kemarin kan Pak Jokowi sudah menjelaskan. Bahwa ini kan sudah satu setengah tahun lagi. Lalu, Pak Airlangga juga begitu amat profesional dalam bidangnya, susah digantikan dengan yang lain. Ya itu adalah bagian-bagian dari kebijakan Pak Jokowi. Silakan rakyat untuk memberikan penilaiannya sendiri,\" aku Hidayat. Sedangkan, Wakil Sekjen Partai Golkar Dave Laksono merasa rangkap jabatan yang dimiliki Airlangga Hartarto, tidak akan mengganggu kinerja pemerintah. \"Saya yakin, fokus. Tidak terganggu. Kan di kementerian ada dirjen, banyak staf ahli. Keputusan memang ada di tangan Beliau. Permasalahannya sudah diteliti, sehingga tidak ada clash,\" kata Dave. Anggota Komisi I DPR ini juga menyatakan, kekecewaan masyarakat soal ketidakkonsistenan Jokowi tentang aturan yang melarang rangkap jabatan, tidak akan berlangsung lama. \"Akan tetapi, Partai Golkar tetap komit mendukung dan mensukseskan kepemimpinan Presiden Jokowi,\" tandas Dave. (frn)
Kategori :