Harga Beras Makin Tinggi, HMI Siap Aksi Turun ke Jalan

KUNINGAN-Harga beras yang saat ini sudah melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan hampir di seluruh Nusantara, tak terkecuali di Kabupaten Kuningan. Saat ini harganya telah menyentuh Rp13.200 per kilogram. Menyikapi harga beras yang kian melambung, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuningan bakal turun aksi ke jalan. “Bahkan ada isu akan naik kembali menyentuh harga Rp14.000, walaupun pemda sudah mengadakan operasi pasar melalui instansi terkait, tapi tidak membuahkan hasil yang berdampak pada turunnya harga beras malahan berpotensi naik kembali,” kata Ketum HMI Kuningan Arip Samsul Aripin didampingi Kabid PPD Gozin Muslim. Arip mengatakan, akibat kenaikan harga beras, Kementerian Perdagangan memutuskan untuk impor beras 500 ribu ton yang akan didatangkan dari Thailand dan Vietnam dalam waktu dekat ini, dengan dalih untuk mengendalikan harga akibat kelangkaan. “Kebijakan impor beras jelas bertolak belakang dengan pernyataan Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Siti Kuwati pada tanggal 31 Juli 2017 yang menyatakan, penyerapan Bulog secara nasional 1.528.723 ton dapat memenuhi sampai dengan 7 bulan ke depan,” ujarnya. Belum lagi pernyataan Kepala Pusat Data dan sistem Informasi (Kapusdatin) Kementerian Pertanian Suwandi pada tanggal 27 Juli 2017 yang menyatakan, kebutuhan beras untuk masyarakat 2,6 juta ton, rata-rata tanam sekali panen 1 juta ton, maka 1 tahun menghasilkan 3 juta ton beras dari 5,5 juta ton gabah. Artinya, jika melihat hal itu maka Indonesia surplus kebutuhan dari 2,6 juta ton. “Kami sengaja melihat informasi ke belakang yang masih relevan dan untuk dipertanggung-jawabkan oleh para pejabat  yang bersangkutan ketika faktanya berbeda. Kami menilai, Enggartiasto Lukita Menteri Perdagangan mengambil kebijakan impor tanpa memberikan alasan yang kuat, apalagi data yang akurat terkait data riil sebaran beras yang beredar di masyarakat,” tandasnya. Menurut dia, kebijakan itu diambil tanpa berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian yang memiliki program swasembada, dengan nilai anggaran tak sedikit yang telah didistribusikan yakni Rp19,3 triliun untuk ketahanan pangan dan Perum Bulog. Dan sekarang malah pasca mendapat reaksi publik, dipaksa untuk menangani impor beras yang sebelumnya tidak dilibatkan dalam mengambil kebijakan impor. “Bulan Februari dan Maret sudah memasuki masa panen raya dan di beberapa daerah seperti Banyuwangi, Kabupaten Malang, Jogkakarta dan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa seperti Makassar sudah panen dan menolak untuk didatangkan impor, bahkan daerahnya sendiri siap mendistribusikan ke daerah lain yang membutuhkan. Namun Kemendag bersikeras untuk melakukan impor yang banyak menimbulkan pertanyaan,” katanya. Dia menilai, antara kementerian satu dengan kementerian lainnya tidak menunjukkan koordinasi yang baik sehingga menimbulkan keresahan publik dan menyengsarakan rakyat. Melihat persoalan itu, artinya pemerintah pusat bahkan daerah khususnya Kabupaten Kuningan yang tidak bisa menangani kenaikan harga beras, lamban dalam mengatasi persoalan yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat kecil termasuk berdampak kepada petani jika impor tetap dilakukan. “Kami mendesak Kementerian Perdagangan untuk mencabut kebijakan impor beras yang akan menyengsarakan para petani. Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian yang tidak dapat berkoordinasi dengan baik, sehingga meresahkan publik dan menyengsarakan rakyat kecil dan petani,” pintanya. Pihaknya juga mendesak, agar Presiden Joko Widodo untuk segera berupaya melakukan langkah-langkah kongkret dalam menyelesaikan persoalan impor yang masih membanjiri kebutuhan pangan negara Indonesia. Jika impor beras adalah langkah yang diambil pemerintah saat ini dan itu sampai terjadi, maka Pemerintahan Joko Widodo dalam swasembada pangan dinyatakan gagal. “Kami juga menuntut Bupati Kuningan untuk segera menstabilkan harga beras di Kabupaten Kuningan dan menolak beras impor datang ke Kabupaten Kuningan. Jika Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak dapat menyelesaikan kenaikan harga beras dalam waktu dekat ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, kami nyatakan gagal dalam mengayomi rakyat kecil,” tegasnya seraya mengatakan jika tuntutan-tuntutan tersebut tidak terpenuhi, pihaknya bersama kader HMI Kuningan akan melakukan aksi demonstrasi ke jalan. (ags)