JAKARTA - Semakin banyak anggota TNI dan Polri aktif yang terjun ke politik, dinilai akademisi sebagai bukti belum maksimalnya penerapan demokrasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengamat Pertahanan dari Universitas Indonesia (UI), Andi Widjayanto mengatakan, keterlibatan TNI dan Polri dalam kegiatan politik praktis, tentunya melenceng dari tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Hal itulah yang sering kali menjadi pemicu dalam konflik sipil dan militer. \"Salah satu pemicu konflik sipil dan militer, yakni keterlibatan TNI yang di luar tupoksi. Jelas hal itu merupakan sebuah kemunduran dalam demokrasi di era kini,\" kata Andi di DPP Golkar, Jakarta (7/2). Sementara Ketua DPP Golkar, Happy Bone Zulkarnaen, mengungkapkan bahwa konflik sipil dan militer menjadi indikasi belum begitu sukses apa yang dilakukan terkait nawacita selama ini. Untuk itulah,katanya, Golkar menginginkan adanya revisi untuk melakukan penguatan di bidang pertahanan. \"Tentu Golkar ingin memberikan penguatan-penguatan. Dan penguatan itu tentu juga dalam rangka memberikan semacam revisi-revisi,\" jelasnya. Hal utama yang perlu dikuatkan, sambung pria yang akrab disapa Happy ini, memprofesionalismekan TNI. Baru kemudian, melakukan modernisasi dan transformasi. \"Tentu kami akan memberikan penguatan-penguatan, terutama dalam rangka profesionalisme TNI. Kemudian modernisasi dan transformasi, sesuai demokrasi yang semakin matang,\" tuturnya. (bis)
Kategori :