Nilai Investasi 2018 di Kabupaten Cirebon Tembus Rp1,5 Triliun

CIREBON-Nilai investasi di Kabupaten Cirebon tahun 2018 mencapai Rp1.520.898.000.000. Padahal, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon di tahun 2018, hanya menargetkan Rp1.297.599.131.310. Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon H Muhadi AS MSi didampingi Sekretarisnya Dede Sudiono ST mengatakan, target dan realisasi investasi itu dilihat dari beberapa sektor. Di antaranya pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan. Kemudian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan sosial, jasa pendidikan, jasa perusahaan, dan real estate. “Target dan realisasi investasi ini meningkat pesat di tahun 2018 jika dibandingkan tahun 2017 lalu. Sebab, tahun 2017 dari target Rp1.128.347.070.704, realisasinya hanya Rp846.160.215.950,” ujar Dede kepada Radar. Tapi, kata Dede, nilai investasi yang masuk di Kabupaten Cirebon tidak berbanding lurus dengan tenaga kerja. Sebab, pembangunan dari nilai investasi itu belum ada. Intinya, butuh waktu untuk membangun yang memiliki nilai investasi. “Proses untuk mengurus perizinan dan izin lainnya, cukup lama. Sehingga, pembangunan konstruksi pun memakan waktu lama, karena banyak waktu yang tersita,” katanya. Sementara untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya terus meningkat, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2017 realisasi PAD mencapai Rp7.216.670.595 atau 120,28 persen dari target Rp6 miliar. Sedangkan tahun 2016 dari target Rp6.500.000.000 realisasinya Rp7.460.171.318 atau 114,77 persen. Dia mengungkapkan, sebetulnya banyak investor yang sudah antre untuk melakukan investasi di Kabupaten Cirebon. Hanya saja, semuanya masih menunggu revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disahkan. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj Yuningsih MA menyampaikan dukungannya atas investasi di Kabupaten Cirebon. Namun demikian, investasi itupun harus memberikan kesejahteraan, bukan justru merugikan masyarakat. (sam)