CIREBON - Jumlah rumah tinggal tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Cirebon cukup banyak. Bahkan data terakhir angka jumlah rutilahu saat ini, mencapai 20 ribu lebih. Jumlah rutilahu tersebut tersebar merata dari wilayah barat, utara dan timur Kabupaten Cirebon. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengklaim sudah berupaya mengatasi hal tersebut. Bahkan, angka tersebut akan dikikis habis dalam waktu lima tahun. Hal tersebut dikatakan Sekdis Bapelitbangda Kabupaten Cirebon Drs Suratmo SSos MSi saat ditemui Radar, kemarin. Menurutnya, rencana tersebut sudah ada dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten. Bahkan, pemkab bertekad akan mengikis sedikit demi sedikit jumlah rutilahu tersebut dalam waktu lima tahun. “Ada 20.300-an. Jumlah itu memang banyak, tapi akan terus kita kikis. Ada beberapa skema yang akan kita lakukan yakni melalui pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten melalui APBD,” ujarnya. Pemerintah Kabupaten menargetkan sekitar dua ribu rutilahu yang diperbaki setiap tahunnya menggunakan APBD. Sehingga dalam lima tahun paling tidak sudah 10 ribu rutilahu yang akan diperbaiki. “Pertahunnya dalam RPJMD kita ada 2 ribu rutilahu yang akan diperbaki melalui APBD Kabupaten. Sisanya menggunakan skema awal yakni pembiayaan pemerintah pusat dan provinsi,” imbuhnya. Sementara itu, Rubiakto (51) pemilik rumah tidak layak huni di wilayah Kecamatan Astanajapura sampai saat ini belum pernah menerima bantuan rutilahu. Alasannya, karena tanah yang ia tempati bukan milik pribadi melainkan hak milik PT KAI. “ Sudah dua kamar saya kosongkan, ini rumah turun-temurun dari orang tua. Saya juga kurang begitu paham dengan kepemilikannya. Kalau surat-surat saya tidak punya, banyak yang datang mau bantu tapi terkendala surat,” bebernya saat ditemui Radar beberapa waktu lalu. Dengan kondisi yang sedemikian terpuruknya itu, Rubiakto sekeluarga tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Bahkan untuk biaya sekolah saja ia harus kerja keras di usianya yang tak lagi muda. “Belum ada bantuan. Mau rehab juga bingung biayanya. Kami pasrah, yang penting anak-anak bisa makan dan sekolah. Persoalan lain-lainnya saya serahkan sama Allah SWT. Katanya tanah rumah ini milik PT KAI. Jadi, tidak ada yang bisa bantu,” tuturnya. (dri)
Kategori :