JAKARTA - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Kharis Almasyhari mengaku sangat mendukung pernyataan Ketua DPR-RI, Bambang Soesatyo, yang meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) beserta jajaran aparat terkait, untuk memgambil sikap tegas akan maraknya peredaran hoax. \"Apa yang disampaikan Pak Ketua (Bambang Soesatyo) memang benar. Karena itu, Komisi I DPR pastinya akan membangun komunikasi dengan pihak terkait, agar Hoax yang semakin marak ini dapat terselesaikan dengan baik,\" ujar Kharis di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta kepada masyarakat, untuk cerdas dalam membaca suatu berita. Harus memastikan kebenarannya sebelum menyebarluaskan. \"Pemerintah, melalui kementerian komuniksi dan DPR, terus melakukan upaya agar secara maksimal menekan hoax ini. Tetapi, kiranya masyarakat jangan menggantung kepada pemerintah. Tapi juga turut perduli dalam memberantas hoax, yaitu dengan tidak mudah menyebarkan berita yang belum valid kebenarannya,\" pungkas Kharis. Sebelumnya, Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo mengungkapkan kekecewaannya akan maraknya berita hoax dan hate speech. Di mana korbannya adalah elite politik hingga level Presiden Jokowi. Terakhir, Presiden RI Kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, juga jadi korban hoax. Karena itu, Bamsoet, sapaan akrabnya, meminta Komisi I DPR bersama Kemenkominfo untuk bertindak. \"Mendesak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan pengawasan intensif terkait penyebaran fitnah, berita hoax, dan hate speech di media sosial, yang berpotensi menimbulkan konflik,\" tegas Bamsoet. Bamsoet juga berharap, Komisi I DPR melalui Kemenkominfo, memanggil penyedia media sosial dalam rapat dengar pendapat. Hal itu berguna untuk membahas persoalan tersebut, dan menjadikan media sosial yang sehat dan netral. BSSN juga dinilai harus bersikap objektif terhadap penyebar fitnah, berita hoax, dan hate speech di media sosial. Yakni, sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat pun sebaiknya menggunakan akun media sosial secara bijak. Jika melihat akun-akun yang digunakan untuk menyebarkan fitnah, berita hoax, dan hate speech, masyarakat agar melaporkan. \"Apalagi kalau terkait pilkada dan pemilu. Laporkan segera ke Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian,\" tegas Bamsoet. Di sisi lain, Bamsoet juga menyoroti rendahnya minat baca dan kemampuan individu di dalam mengolah serta memahami informasi atau kemampuan literasi. Sebagai Pimpinan DPR, Bamsoet meminta, Pemerintah untuk melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Harapannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dapat bekerja sama. \"Tujuannya, membuat skema penguatan akses baca kepada masyarakat,\" kata Bambang. Pemerintah juga perlu melakukan inovasi terhadap akses baca melalui teknologi digital. Pada tataran keluarga, Bamsoet berharap, ada upaya untuk membudayakan gemar membaca sejak dini. \"Mengingat budaya gemar membaca merupakan bagian utama dari pembangunan sumber daya manusia,\" tandas Bambang. (frn)
Kategori :