JAKARTA-\'Nyanyian\' M Nazaruddin yang sering menyeret nama-nama tokoh penting di negara ini soal korupsi. Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang juga diancam bakal dilaporkan ke KPK, menilai sebagai kepanikan karena persekongkolannya mulai terkuak. Fahri Hamzah menuding, Nazaruddin telah bersekongkol dengan Lembaga Antirasuah tersebut. Disampaikannya Senin (19/2) malam, setelah terdakwa kasus korupsi Hambalang tersebut menyeret namanya pernah menerima uang korupsi saat menjadi wakil ketua Komisi III. \"Soal pernyataan Nazaruddin (Usai sidang e-KTP, Senin sore) saya sudah mendengar, kalimat yang paling banyak dia katakan kita serahkan kepada KPK. Kemudian saya paling banyak bantu KPK selama ini. Ini jelas persekongkolan Nazar dengan KPK sangat mendalam,\" kata Fahri saat dikonfirmasi. Persekongkolan lainnya jelas Fahri bisa dilihat saat Nazaruddin menyampaikan bahwa dia sudah mengatakan begitu banyak nama untuk ditindaklanjuti oleh KPK. Karenanya masih dijelaskan Fahri, dapat diambil kesimpulan bahwa yang disampaikan Nazar merupakan bentuk kekecewaannya. \"Ada dua hal yang bikin dia kecewa, pertama asimilasinya yang tertunda karena bocornya dokumen KPK yang menjamin kalau yang bersangkutan tidak mempunyai kasus,\" jelasnya. Kemudian yang kedua terkait bocornya kembali dokumen Pansus Angket yang sekarang telah menjadi lampiran laporan angket tentang ratusan kasus Nazaruddin yang disimpan KPK. \"Saya simpulkan bahwa persekongkolan Nazar dengan KPK ini telah menjadi problem keamanan nasional,\" ujarnya. Karena itu sebagai Wakil Ketua DPR RI, Ia berharap dengan kesimpulan Pansus Angket berakhir. Maka komisi III dan komisi I selayaknya menimbang persoalan ini sebagai persoalan keamanan nasional yang serius. Sebab lanjut Fahri, semua peristiwa hukum belakangan ini, terutama penyebutan nama-nama besar termasuk Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarganya. Merupakan sebuah hasil dari satu persekongkolan yang luar biasa yang substansinya hilang. \"Inilah yang harus kita cermati. Dan saya akan terus memantau kasus ini untuk menuntaskan penanganan kasus persekongkolan yang telah merusak nama baik dan keamanan bangsa,\" tegasnya. Karena jika kekacauan yang dilakukan tersebut terus dibiarkan, maka menurut Fahri keributan yang telah dilahirkan selama ini dapat merusak iklim pembangunan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(egp)
Kategori :