Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang jumlah anak pendek cukup mencengangkan. Saat ini, setidaknya ada sembilan juta anak mengalami gagal tumbuh sehingga tinggi badannya tidak senormal dengan anak-anak seusianya. Di dunia kesehatan ini disebut sebagai stunting, kondisi yang akan mempengaruhi banyak hal pada masa depan. Karena itu, Presiden Joko Widodo memberi perhatian besar pada masalah tersebut di tahun terakhir kepemimpinannya. Bahkan, dia menaruhnya pada skala prioritas kedua sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) setelah pembangunan infrastruktur, ikon utama pada masa pemerintahannya yang telah menyedot anggaran negara ratusan triliun rupiah setiap tahun. “Stunting atau gagal tumbuh merupakan ancaman terhadap daya saing bangsa. Anak stunting tidak hanya secara fisik pendek dan kerdil, tetapi juga mempengaruhi produktivitas di usia produktif,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis kemarin (5/4). “Tahapan penting infrastruktur akan selesai, kami akan masuk kualitas SDM.” Dia menekankan bahwa upaya menurunkan stunting merupakan kerja bersama yang harus melibatkan semua elemen masyarakat. Beberapa langkah yang akan ditempuh seperti mengaktifkan kembali secara maksimal fungsi pos pelayanan terpadu (posyandu) di desa. Juga mengintervensi secara langsung terhadap pola pangan dan asuh oleh orang tua. Upaya menekan tingginya jumlah stunting tentu menjadi pekerjaan besar bagi pemerintahan Jokowi, isu yang juga beberapa kali disinggung oleh sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia. Menurut Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro, stunting bukan hanya persoalan tumbuh kembang anak, tapi juga dapat merugikan ekonomi. “Dan itu menyebar di seluruh wilayah dan lintas kelompok pendapatan,” kata Bambang. Dalam kalkulasi lembaganya, stunting berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi 2 – 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) per tahun. Jika PDB Indonesia saat ini Rp 13.000 triliun, diperkirakan potensi kerugian akibat stunting sekitar Rp 300 triliun per tahun. Karena itu, kata Bambang, dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menargetkan penurunan stuntingpada anak usia di bawah dua tahun (Baduta) dari 32,9 persen di 2013 menjadi 28 persen pada tahun depan. Tahun ini, pemerintah menjadikan penurunan stunting sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional. (wb)
Kategori :