CIREBON-Triwulan pertama bukan berarti leha-leha. Penyakit lama ini, terus berulang. Giliran anggaran perubahan, semuanya menumpuk. Sementara waktu sangat terbatas karena berbenturan dengan akhir tahun anggaran. Bukan sekali ini, serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jadi sorotan. Padahal, APBD seharusnya sudah bisa dijalankan terhitung 1 Januari. Ironisnya, dua SKPD yang mendapat alokasi anggaran terbesar, justru realisasinya tak sampai 1 persen. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Pendidikan (Disdik) di posisi buncit dalam melakukan penyerapan anggaran terhitung 31 Maret. Minimnya realisasi program ini didasari dalih masih melakukan perencanaan dan survei lapangan. Sehingga penyerapan baru efektif di triwulan kedua. Tapi, alasan ini tentu tidak bisa diterima. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) H Dede Sudarsono mengungkapkan, urusan perencanaan itu harusnya selesai tahun lalu. Sehingga mulai 1 Januari program efektif berjalan. “Awal tahun harusnya sudah ada lelang fisik,” ujar Dede, kepada Radar Cirebon. Realitanya, SKPD justru masih berkutat di tahap perencanaan lelang. Sehingga banyak pelaksanan lelang terutama pekerjaan fisik yang penyerapannya baru masuk di triwulan kedua. Imbasnya penyerapan mepet hingga akhir tahun anggaran. Dikatakan Dede, sebelum masuk tahap lelang memang perlu untuk melakukan tahap perencanaan. Seperti menyusun survei lokasi, hingga membuat Design Enginnering Detail (DED), dan juga membuat kerangka acuan kerja sampai kepada penetapan spesifikasi (spek) untuk bahan bangunan. \"Itu harus direncanakan matang tidak bisa buru buru, enam bulan bisa habis untuk tahap perencanaan,\" katanya.
Kategori :