Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
• Transparansi,
• Akuntabilitas,
• Pertanggungjawaban,
• Independensi, dan
• Kewajaran.
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas
- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Pejabat Eksekutif
- Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas
- Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas
- Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- Frekuensi Rapat Dewan Pengawas
- Jumlah Penyimpangan Intern
- Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana
- Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum