MAJALENGKA-Saat mengukuhkan 153 bidan CPNS menjadi PNS, beberapa waktu lalu, Bupati Majalengka menyebutkan indeks kesehatan Kabupaten Majalengka paling rendah dibanding kabupaten dan kota di Ciayumajakuning. Meski tidak spesifik menyebutkan angkanya, namun hal itu menjadi tugas pihak-pihak terkait untuk memperbaikinya. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Majalengka H Alimudin SSos MM MKes mengatakan, pengukuhan PNS bidan merupakan salah satu variabel untuk meningkatkan indeks kesehatan. Selain pengangkatan PNS yang merupakan bagian dari SDM, Dinkes juga terus meningkatkan pelayanan melalui akreditasi puskesmas untuk menaikkan indeks kesehatan. Menurutnya, indeks kesehatan Majalengka tahun 2017 lalu sebetulnya mengalami kenaikan menjadi 69,73 yang ditandai dengan turunnya angka kematian ibu dan anak. Perbaikan sarana dan prasarana serta pembangunan instalasi pengolahan limbah juga terus dilakukan. “Rendahnya indeks kesehatan didominasi kematian ibu dan bayi, dan bidan khususnya bidan desa adalah perpanjangan tangan Dinkes yang paling dengan dengan masyarakat. Jadi pengangkatan PNS bidan diharapkan jadi faktor utama meningkatkan indeks kesehatan,” terang Alimudin. Dirinya optimis bisa mewujudkan target indeks kesehatan 78,9 seperti yang disebutkan oleh Bupati Majalengka. Untuk mewujudkan target tersebut, Dinkes akan berupaya membuka akses kesehatan lebih dekat lagi dengan masyarakat, diantaranya bekerja sama dengan pemdes membuka poskesdes. Dengan jumlah kelahiran 20 ribu per tahun, Alimudin menilai, pembangunan poskesdes dan pengangkatan PNS sangat penting. Selain itu juga meminta rumah sakit untuk menambah jumlah unit dan tempat perawatan untuk penanganan ibu-ibu yang melahirkan. “Nanti asetnya milik desa, dan Dinas Kesehatan yang menyediakan SDM nya. Sehingga masalah-masalah kesehatan bisa langsung ditangani dari lingkungan yang lebih kecil,” harap Alimudin. Terkait SDM, Alimudin mengaku, masih ada 6 bidan PTT yang belum menjadi PNS dengan alasan usia dan lainnya yang tidak memenuhi syarat. Namun mengenai nasib mereka, Alimudin masih menunggu regulasi yang lebih jelas khususnya dari pemerintah pusat. Meski sudah mengangkat 153 bidan menjadi PNS, kadinkes menjelaskan pihaknya masih membutuhkan 131 tambahan bidan untuk ditempatkan di desa-desa agar lebih dekat dan lebih cepat menangani masalah kesehatan. Sehingga, upaya untuk mencapai indeks kesehatan yang ideal lebih cepat. Alimudin juga berharap Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga bisa mengelola SDM dan pengadaan jasa. Kadinkes kembali menegaskan, mengenai indeks kesehatan yang menurutnya bukan hanya tugas Dinas Kesehatan. Apalagi menurutnya, bicara kesehatan adalah bicara perilaku. Namun dia menegaskan seluruh elemen di Dinas Kesehatan sudah berkomitmen meningkatkan IPM bidang kesehatan. “Ketika pelayanan puskesmas dan rumah sakit sudah baik tapi jalannya rusak, itu juga bisa jadi menghambat peningkatan indeks kesehatan. Sekarang ibu hamil yang melahirkan di puskesmas juga sudah banyak, tinggal bagaimana seluruh pihak memiliki komitmen yang sama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” pungkasnya. (iim)
Kategori :