Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir membenarkan suara mereka dalam rekaman percakapan tentang proyek energi yang viral di media sosial akhir pekan lalu.
Baca: FOKUS: Misteri Rekaman \'Membuka Topeng Rini Soemarno\'
Namun keduanya menyebut perbincangan telepon tersebut dipotong sebelum diunggah ke internet. Mereka kini berancang-ancang membawa persoalan rekaman itu ke ranah hukum. \"Emang ada percakapan yang dipotong sedemikian rupa sepertinya ada proyek minta fee,\" kata Rini kepada pers di Karanganyar, Jawa Tengah, Ahad (29/04).
Bagaimanapun, pengamat menilai perbincangan Rini dan Sofyan itu diprediksi dapat berpengaruh pada citra Presiden Joko Widodo. Dua hari lalu, mantan wartawan yang pernah meliput kegiatan politik di DPR-RI, baik di era Orde Baru maupun di era awal Reformasi, Derek Manangka memposting sebuah tulisan bertajuk Penyebab Munculnya Tagar “2019 Ganti Presiden” di akun facebooknya, (1/5).
Dalam tulisannya, ia menyebutkan “rekaman pembicaraan itu mengindikasikan, di dalam pemerintahan Jokowi, sesungguhnya berkuasa “Naga Berkepala Kobra”. Dan naga ini terpisah dari “Sembilan Naga”. Bahkan di akhir tulisannya Derek Manangka menyimpulkan yang mendorong lahirnya tagar “2019 Ganti Presiden”, justru Jokowinya sendiri.
Ada yang menarik dari beberapa komentar Catatan Tengah Derek Manangka ini, salah satunya, akun facebook Jacky Muaya. Ia mengomentari, \"Tulisan dan materi bagus...but ....presented not in balance dg sehingga bisa mengesankan bagi yg kurang teliti bahwa penulis berada di seberang Jkw dan membenarkan Jkw seratus persen salah dan tdk becus jadi presiden sehingga pihak kawannya merasa berada diatas angin..tanpa menyimak apa yg salah dg insiden CFD itu.. .....dan juga memberi kesan bahwa rakyat yg turun ke jalan itulah pencipta tagarnya dan benar2 menginginkan presiden diganti........\"
Sementara, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyebut rekaman suara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basyir bisa jadi bom waktu bila pemerintah tak segera menyampaikan sikap. Soalnya rekaman itu terkait dengan dua BUMN besar, PT Pertamina dan PT PLN.
\"Pembicaraan itu harus benar-benar diklarifikasi sendiri oleh pemerintah dan dijelaskan kepada publik, sebenarnya pembicaraan itu tentang apa, berhubungan dengan apa, dan kenapa perlu ada nama-nama orang lain di luar lingkaran mereka serta konteks jual beli saham apa. Tanpa itu, saya kira akan jadi bom waktu bagi pemerintah,\" kata Adnan di Kedutaan Besar Inggris, Jalan Patra Kuningan Raya, Jakarta Selatan, Rabu (2/5).
Sejauh ini, masalah rekaman perbincangan Rini-Sofyan ini pun belum ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi memilih tak mau berkomentar lebih jauh tanpa mengetahui duduk masalahnya. Jokowi dan lembaga antirasuah, KPK, memilih menunggu kejelasan kasus tersebut ketimbang langsung memberikan komentar.
Pihak Kepolisian melalui Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto mengatakan polisi telah menerima laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Laporan terkait tindakan penyebaran rekaman percakapannya dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. \"Sudah ada laporannya (Rini), lewat pengacaranya kami terima,\" ujar Ari yang ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (2/5). (wb)
Tags :
Kategori :