DPRD Akui Lemah Awasi PPDB

KEJAKSAN – Apa kata komisi C soal carut marutnya pelaksanaan PPDB tahun ini? Ketua Komisi C, N Djoko Poerwanto akhirnya mengakui jika pengawasan yang dilakukan komisi yang dipimpinnya terhadap PPDB tahun ini tidak optimal. ”Secara nurani saya jujur mengatakan, pengawasan komisi C terhadap PPDB tahun ini belum optimal,” ujarnya, Rabu (14/7). Satu di antara yang menyebabkan kurang optimalnya pengawasan di lapangan adalah akibat banyaknya agenda Pansus di DPRD yang anggotanya banyak dari komisi C. Oleh karena itu dengan sendirinya, anggota pun banyak disibukkan dengan agenda pansus. Belum lagi ada anggota komisi yang ke luar kota dan lain sebagainya. ”Tapi PPDB belum berakhir. Dan proses pengawasan kami belum selesai, karena dilakukan sampai pasca MOS,” tandasnya saat ditemui koran ini di ruang komisi C. Sebagai bahan evaluasi PPDB, kata politisi Partai Demokrat ini, komisi C berencana mengundang Kadisdik Drs H Dedi Windiagiri MPd, perwakilan kepala sekolah, tokoh masyarakat yang konsern dengan PPDB. Dan akan dimintakan secara khusus kepada Kadisdik agar membawa Kepala SMPN 4 Kota Cirebon, dan SMKN 2 Kota Cirebon terkait kabar pungutan saat daftar ulang. ”Soal waktu rapat evaluasi ini akan kami lakukan sesegera mungkin. Bisa besok (hari ini, red) atau lusa,” ucapnya diamini Wakil Ketua Komisi C, Sumardi. Djoko menyampaikan, atas banyaknya keluhan dan kabar di lapangan, soal titip menitip, pelanggaran Perwali, termasuk pungutan, ada baiknya masyarakat melaporkan secara tertulis kepada komisi C. Dengan begitu, komisi akan memiliki visum untuk ditindaklanjuti. Semua ini diperlukan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki komisi. ”Kami ini telinganya terbatas. Banyak kabar yang simpang siur soal PPDB. Di samping karena memang tidak ada laporan tertulis kepada kami soal perilaku oknum Disdik, oknum eksekutif, termasuk oknum dewan sendiri,” paparnya. Politisi yang dikenal kritis ini mengaku sejak awal sudah meminta kepada pihak-pihak terkait tentang PPDB agar komitmen yang dibangun tidak di atas dusta. Jika itu terjadi, maka akan sangat mubazir itikad baik yang sudah pernah dilakukan, baik itu Perwali maupun deklarasi bersama PPDB jujur, adil dan berkualitas. ”Perwali itu aksesori atau bukan? Sampai di mana implementasinya?” tandasnya. Dirinya juga mengaku kecewa adanya perilaku anggota DPRD yang tidak berani menampakkan diri di media dan menyebut ada oknum anggota dewan yang menitip sampai 300 orang. Padahal, jika anggota itu adalah wakil rakyat yang sesungguhnya, tidak perlu takut dan siap mengambil resiko saat menentukan pilihan. ”Dia tahu masalahnya kok gak mau menampakkan diri. Ungkap dong biar jelas, biar BK bisa mengusut. Itu kan namanya pengecut. Kalau tidak berani, tidak usah jadi wakil rakyat. Saya saja dicopot dari partai siap kalau memang saya salah,” ucap ayah vokalis David Naif ini. Namun demikian, Djoko mengakui jika pun kabar titip menitip itu benar, namun pelaksanaan PPDB tahun ini relatif lebih baik ketimbang tahun lalu. Dia meminta kepada seluruh sekolah negeri untuk menerbitkan absensi siswa, agar bisa dicek langsung adanya sekolah yang berani melebihi kuota. Terpisah, Wakil Walikota Cirebon, H Sunaryo HW SIP MM saat ditemui di balaikota mengatakan, banyaknya kabar miring tentang PPDB tidak lepas dari tidak ketatnya pengawasan. Apa yang terjadi saat ini, bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. ”Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Tanya kenapa pengawasan lemah. Upaya preventif-nya bagaimana?” paparnya. Bagi Sunaryo, sebelum memberikan penilaian gagal atau suksesnya pelaksanaan PPDB, perlu terlebih dulu melakukan evaluasi. Apapun hasilnya, maka harus diakui. Adalah langkah tidak bijak apabila langsung mengalamatkan kegagalan ini kepada pihak sekolah. Di sisi lain, pihak sekolah sudah bersusah payah ingin menegakkan Perwali. ”Bukan salah di bawah, salah yang di atas. Jika PPDB gagal, akui itu sebagai sebuah kegagalan. Dan ini jadi tanggungjawab kita bersama untuk perbaikan di waktu yang akan datang,” ungkapnya. Anggota DPRD, Agung Tjipto meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon tidak lepas tanggung jawab dengan buruknya PPDB yang ada. Tidak tegaknya Perwali sama dengan kadisdik tidak bisa mengamankan kebijakan walikota. Karena itu tidak berlebihan jika kadisdik harus mundur, dan walikota langsung meresponnya sebagai sebuah keseriusan menata pendidikan Kota Cirebon. “Jangan lepas tanggung jawab, kalau tidak bisa mengamankan aturan ya sudah mundur saja. Walikota ganti dengan yang lebih baik,” pungkasnya saat ditemui di Gedung Pengadilan Negeri Cirebon. (hen)