Pengungsi Korban Bencana Alam Belum Nikmati Listrik

Selasa 22-05-2018,13:30 WIB
Reporter : Dedi Haryadi
Editor : Dedi Haryadi

KUNINGAN–Derita warga terdampak pembangunan Waduk Kuningan maupun korban bencana alam di sejumlah titik, nampaknya dapat sedikit terobati. Pasalnya, pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (DPRPP) Kabupaten Kuningan telah menyelesaikan tahapan pembangunan rumah dengan desain yang cukup megah. Ada beberapa titik pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) yang dibangun DPRPP. Antara lain lokasi pembangunan hunian tetap untuk warga terdampak Waduk Kuningan berada di Desa Tanjungkerta, Kecamatan Karangkancana. Kemudian huntap bagi warga terdampak bencana pergerakan tanah di Dusun Cimeong, Desa Cilayung, Kecamatan Ciwaru masih berada di desa tersebut. Menariknya, bangunan huntap yang dibangun DPRPP nyaris sempurna bahkan mirip di kompleks perumahan. Kualitas bahan bangunan dan genting ditambah lebar jalan lingkungan menjadi pembeda dibanding pemukiman sebelumnya. Apalagi pemerintah juga menyediakan mebeler di setiap rumahnya. Hunian tersebut sengaja dibangun pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat, bagi masyarakat Kuningan yang terkena bencana alam maupun terdampak pembangunan Waduk Kuningan. Bahkan saat ini, sebagian rumah telah selesai dikerjakan dan siap ditempati masyarakat tersebut. Ada pula rumah hunian tetap yang sudah beberapa bulan ditempati warga, khususnya bagi yang terdampak pembangunan Waduk Kuningan. Hal ini dijelaskan langsung Kepala DPRPP Kuningan HM Ridwan Setiawan SH MSi, saat ditemui awak media di ruang kerjanya. “Saat ini kita sedang mengatasi masalah penyediaan rumah rakyat, khusus untuk dampak pembangunan Bendungan Kuningan dan dampak bencana alam. Sekarang dari pemerintah pusat sudah selesai membangun sebanyak 120 unit rumah,” katanya. Hunian sementara yang dibangun pemerintah bagi warga terdampak bencana alam, kata Ridwan, ada di beberapa lokasi. Yakni di wilayah Cipakem sebanyak 88 unit huntara, Ciniru 150 unit huntara dengan rencana penambahan sebanyak 7 unit, dan wilayah Kaduagung, Kecamatan Karangkancana sebanyak 70 unit huntara dengan rencana penambahan sebanyak 30 unit. “Lalu ada juga yang sudah dua bulan ditempati warga yakni di Cilayung sebanyak 60 unit rumah hunian tetap. Kemudian ada pula Desa Tanjungkerta yang telah diisi warga sebanyak 40 unit rumah,” sebutnya. Dikatakan, dari dampak bencana alam beberapa waktu lalu, kata dia, DPRPP sepakat untuk melaksanakan pembuatan huntara. Karena untuk mengantisipasi dulu masyarakat yang kini berada di lokasi pengungsian baik balai desa, rumah warga, aula madrasah dan tempat-tempat fasilitas umum bahkan di sekitar masjid. “Alhamdulillah kalau untuk yang di Ciniru sudah masuk semua yakni 150 unit huntara, dan masuk sebelum bulan Ramadan ini. Tapi warga kesulitan lantaran belum ada jaringan listrik,” sebut Ridwan. Dia menambahkan, permasalahan kebutuhan listrik bagi warga terdampak bendungan maupun bencana alam, sebenarnya sudah diantisipasi pemerintah. Bahkan saat H Acep Purnama belum mengambil cuti dari posisi sebagainya bupati, sudah melayangkan surat kepada PLN Kuningan untuk segera dilakukan pemasangan jaringan listrik ke huntara. “Setelah surat dari Pak Acep, Pak Plt Bupati juga mengirim surat kembali ke PLN, isinya sama yakni meminta percepatan pembangunan jaringan listrik ke huntap maupun huntara. Namun hingga saat ini belum ada realisasi dari PLN. Kasihan masyarakat yang membutuhkan aliran listrik,” tegas Ridwan. Ridwan sendiri menyatakan kesiapannya jika PLN meminta pembayaran pembangunan jaringan listrik, namun dengan catatan harga yang diminta PLN bukan harga komersial melainkan kedaruratan. “Jika memang kendalanya soal anggaran untuk biaya penyambungan, mari duduk bersama dan dicarikan solusinya. Ini untuk rakyat yang sedang menderita. Bukan untuk kepentingan pemerintah. Kasihan saat bulan Ramadan ini, warga yang tinggal di huntara maupun huntap gelap-gelapan karena tidak ada aliran listrik,” ungkap Ridwan. Kepala Desa Pinara, Kecamatan Ciniru, Lili Suhaeni didampingi Ketua BPD Miskan SPd mengakui jika sampai saat ini warga yang tinggal di hunian sementara sangat terganggu lantaran ketiadaan aliran listrik. Jika malam hari, warga hanya menggunakan alat penerangan seadanya. Padahal lokasi bangunan huntara tak jauh dari pemakaman. “Kami sih hanya berharap PLN memasang jaringan listrik di pemukiman huntara. Warga kami sudah menderita berbulan-bulan, masa harus kembali menderita karena tidak ada listrik. Kami berharap, PLN mau duduk bersama dengan dinas terkait membahas masalah ini,” sarannya. (ags)

Tags :
Kategori :

Terkait