Soal Cirebon Darurat Sampah, Harusnya Selesai di Tingkat Desa

CIREBON - Radar Cirebon Group berkomitmen untuk membantu program Pemerintah Kabupaten Cirebon, salah satunya penanganan masalah sampah. Bahkan, dalam pertemuan antara Pemkab Cirebon dengan Radar Cirebon, tercetus ide bahwa persoalan sampah harusnya bisa selesai di tingkat desa. Pertemuan yang berlangsung di Graha Pena Radar Cirebon itu menghadirkan Plt Bupati Cirebon Selly A Gantina, Sekda Rahmat Sutrisno, Kepala DLHD Hermawan, Kepala Dinkes Eni Suhaeni, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Harri Safari, Kepala Diskominfo Sugeng Darsono, dan Kabag Humas dan Protokol Iwan Ridwan. Sementara dari pihak Radar, CEO Radar Cirebon Group Yanto S Utomo, GM Radar Cirebon Syahbana dan GM RCTV Dedi Budi Gunawan. Pada kesempatan itu, Yanto mengatakan, persoalan sampah yang dihadapi Kabupaten Cirebon saat ini tidak bisa hanya dengan mengharap satu kekuatan dari Pemkab Cirebon. Tetapi harus didukung semua pihak, termasuk masyarakat maupun media. Salah satu upayanya, memberikan edukasi ke sekolah-sekolah dan kelompok masyarakat bahwa pengelolaan sampah bisa menghasilkan uang. “Karena itu, kami siap membantu Pemkab Cirebon dalam hal penanganan sampah. Kita bisa berbagi ide dan teknis pengelolaannya,” ucapnya. Sementara itu Selly mengakui, sampah menjadi problem yang paling urgen untuk segera diselesaikan. Karena pasca penetapan Kabupaten Cirebon sebagai daerah darurat sampah, tentu saja harus melakukan langkah-langkah ekstra agar permasalahan bisa segera diatasi dengan baik. Dia mengatakan, perilaku masyarakat dalam membuang sampah memang perlu edukasi. Karena itu, selain memikirkan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pasca penutupan TPA Ciledug, ke depan juga akan berupaya agar masalah sampah bisa selesai di tingkat desa. Teknisnya, bisa memanfaatkan anggaran dana desa untuk pengelolaan sampah di tingkat desa. “Cara ini akan kita coba sebagai salah satu upaya meminimalisasi sampah agar tidak terlalu banyak yang diangkut ke TPA atau TPST. Manfaatnya juga besar. Pemerintah desa bisa memberdayakan dan memberikan edukasi ke warganya dalam hal pengelolaan sampah,” ucapnya. Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu pun sangat setuju dengan Radar Cirebon Group untuk kerja sama dalam pengelolaan dan penanggulangan sampah. “Tentu ide dan gagasan ini sangat baik. Karena memang sebenarnya sampah itu harus kita olah dengan baik. Sehingga bisa mengubah mindset yang mulanya menganggap sampah sebagai kotoran, menjadi sesuatu yang mempunyai nilai rupiah,” ujarnya sembari mengatakan, akan mencari momen yang tepat untuk deklarasi bersama warga terkait penanggulangan dan pengelolaan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Hermawan mengakui, saat ini sangat banyak TPS ilegal di Kabupaten Cirebon. Bahkan keberadaannya hampir di setiap desa. Sehingga pihaknya kerepotan mengangkutnya. Oleh karena itu, dia sepakat dengan ide bahwa persoalan sampah harusnya selesai di tingkat desa. “Kalau pun membuang sampah ya tempatnya yang memang disediakan pemerintah. Jangan di sembarang tempat. Lebih bagus lagi kalau sampah bisa dikelola di setiap desa,” imbuhnya. Selain masalah sampah, pada pertemuan itu juga, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni mengatakan, Kabupaten Cirebon juga mempunyai masalah terkait masih banyaknya warga yang buang air besar (BAB) sembarangan. Menurut data yang dimiliki, baru 70 persen warga Kabupaten Cirebon yang tertib BAB. “Kalau saat ini lumayan ada peningkatan. Sekarang masih tersisa 30 persen yang masih BAB sembarangan,” bebernya. Sehingga, sangat diperlukan adanya perubahan pola pikir hidup sehat di tengah masyarakat. “Harus ada sosialisasi hidup sehat kepada masyarakat. Mungkin ini bisa melibatkan PKK ataupun lainnya untuk bisa membantu sosialisasi hidup sehat kepada masyarakat,” tuturnya. (den)