INDRAMAYU – Banjir rob dan abrasi merupaka persoalan utama yang dihadapi masyarakat pesisir Indramayu, salah satunya Desa Dadap, Kecamatan Jutinyuat. Warga setempat bahkan seakan sudah terbiasa dengan kondisi tersebut dan hanya bisa pasrah menghadapi keadaan. Meski demikian mereka berharap pemerintah bisa mencari solusi, misalnya dengan membangun breakwater. Kuwu Dadap Kecamatan Juntinyuat, Asyriqin Syarif Wahadi mengatakan, solusi untuk mencagah abrasi dan rob salah satunya dengan membangun breakwater (pemecah gelombang). Namun, breakwater tersebut harus menjorok ke laut dan bukan memanjang di sepanjang pantai. Karena selama ini pembangunan breakwater memanjang di pantai. Akibatnya semakin lama juga akan hancur karena dihantam ombak terus-menerus. Sementara jika breakwater dibuat menjorok ke lautan, diharapkan bisa memecah ombak. Sehingga ketika sampai ke tepi, ombak sudah mengecil. “Salah satu solusi memang dengan membangun breakwater yang menjorok ke laut. Tapi untuk mewujudkan hal ini membutuhkan biaya puluhan miliar rupiah,” ujarnya. Terkait hal tersebut, tuturnya, pemerintah kabupaten Indramayu dipastikan tidak akan mampu untuk mengalokasikan anggaran. Sehingga dibutuhkan dukungan dari APBD provinsi dan APBN. “Harapan kami para wakil rakyat kita bisa menyampaikan aspirasi warga kami ke provinsi maupun pusat,” ujarnya. Selain dengan membangun breakwater, lanjut Asyriqin, persoalan lain yang menimbulkan banjir rob dan abrasi adalah dangkalnya pelabuhan Dadap. Menurutnya, Pelabuhan Dadap harus dinormalisasi agar sesuai dengan bestek awalsedimantasinya. Mengingat saat ini sedimentasi di kawasan pelabuhan cukup tinggi. Dikatakan, saat ini kondisi Pelabuhan Dadap sangat dengkal. Bahkan di sejumlah tempat sudah menjadi daratan dan dijadikan tempat pembuatan kapal (perahu). Padahal idealnya kedalaman pelabuhan berkisar 2-4 meter. Asyriqin juga mengatakan, untuk melakukan pengerukan di sepanjang Pantai Dadap dibutuhkan biaya yang sangat besar antara Rp 20-Rp 40 miliar. Untuk itulah Pemdes Dadap tengah berupaya mencari solusi, di antaranya menjalin kerjasama dengan PLTU Cirebon. Menurut Asyriqin, PLTU Cirebon saat ini kabarnya membutuhkan banyak pasir dan itu bisa diambil dari Pelabuhan Dadap yang terkena sedimentasi. Dari kerja sama tersebut, tuturnya, akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk melakukan pengerukan karena akan dilakukan pihak PLTU. Kemudian yang kedua, diharapkan ada imbalan dari pengambilan pasir yang dilakukan PLTU. Nah imbalan tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat breakwater. “Saat ini kami masih terus melakukan mediasi dengan masyarakat terkait pentingnya normalisasi pelabuhan. Karena tidak semua warga bisa memahami persoalan ini,” tandasnya. (oet)
Kategori :