JAKARTA - Terjawab sudah nasib Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum di Partai Demokrat. Usai menggelar rapat terbatas bersama anggota Majelis Tinggi, para petinggi PD dan para Menteri PD, Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya memutuskan untuk mengambil alih sementara tugas-tugas kepemimpinan Anas. SBY meminta Anas, untuk memfokuskan diri pada persoalan hukum yang tengah dihadapi. \"Kepada Ketua Umum Partai Demokrat, saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi, sementara saya memimpin langsung gerakan penataan dan pembersihan partai ini. Saya berikan kesempatan untuk menghadapi masalah hukum dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum siap untuk memberikan bantuan hukum,\" jelas SBY dalam konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, kemarin (8/2). Ketua Majelis Tinggi PD tersebut juga menekankan, jika saat ini partainya akan mengutamakan upaya penataan dan pembersihan partai, ketimbang memfokuskan pada pemilu 2014 mendatang. Sebagai salah satu upaya tersebut, SBY meminta dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kader partai. Terutama, Dewan Pembina, Dewan Kehormtana, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang baik legislatif maupun daerah. \"Saya harapkan penandatanganan pakta integritas ini selesai pada bulan ini, Februari 2013. Bagi pejabat PD yang tidak bersedia menandatangani pakta integritas itu akan kita lakukan pemberhentian,\" tegasnya. SBY menekankan pakta integritas tersebut juga bakal menjadi salah satu persyaratan bagi para kader yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Kepala Daerah bahkan Kepala Negara. Dia memastikan, para kader partai yang tidak menandatangani pakta integritas tersebut, tidak bakal dicalonkan oleh PD untuk posisi apa pun. \"Di samping melalui seleksi ketat, pakta integritas merupakan syarat penentutan anggota legislatif, calon gubernur, menteri bahkan calon presiden dan wapres yang akan diusung PD, masa mendatang,\" tegasnya. Di samping itu, lanjut SBY, pihaknya juga akan melakukan reposisi terhadap personel partai untuk mencegah terjadinya penyimpangan baru, termasuk kader yang menjadi anggota badan anggaran. \"Acuan dari pergantian adalah kapasitas, the right person in the right place,\" ujarnya. Selanjutnya, SBY juga mewajibkan setiap kader utama untuk menyerahkan laporan harta kekayaan kepada Komisi Pengawas Partai Demokrat. Teknis pelaporan tersebut akan menganut dan mengikuti format yang sesuai dengan format yang berlaku di KPK. \"Sama format dan pengisiannya. Selain itu, setiap anggota partai juga wajib memberikan NPWP-nya untuk memastikan mereka juga membayar pajak,\" tegasnya. SBY juga menyinggung soal penertiban hubungan kehumasan partai. Dia menilai, selama ini, bentuk hubungan kehumasan PD kurang cerdas dan justru kerap menyudutkan satu sama lain. Di samping itu, juga gagal menyampakan capaian-capaian yang telah dilakukan pemerintah dan PD. \"Karena itu akan kita tertibkan siapa saja yang memberikan otoritas dalam memberikan pernyataan pers, talk show televisi sesuai mekanisme yang ditetapkan PR ini,\" tegasnya. Atas seluruh poin-poin keputusan yang diambil dalam rapat terbatas itu, dalam waktu dekat, SBY memaparkan akan digelar rapat pimpinan yang dihadiri seluruh anggota Majelis Tinggi dan pengurus partai. Setelah itu, juga akan ada rapat pimpinan nasional hingga tingkat DPC. \"Saya akan pastikan bahwa gerakan penyelamatan Penertiban PD terjadi di seluruh Indonesia,\" imbuh dia. (ken)
Kategori :