CIREBON- Debat publik sudah tuntas. Digelar tadi malam (8/6) di The Radiant, Beber. Diwarnai ketegangan, tapi suasana tetap bisa dikendalikan. “Siapa pun yang nanti menang (Pilkada 27 Juni, red) jaga persatuan,” ucap moderator, mengakhiri debat tadi malam. Moderator seperti ingin mengingatkan bahwa suasana panas di arena debat itu tidak usah dibawa saat 27 Juni nanti. Para paslon memang terlihat saling serang. Seperti debat perdana bulan Mei lalu. Dan yang menarik, saat pembahasan penerimaan tenaga honorer, kemiskinan, mutasi dan pendapatan asli daerah (PAD). Cabup dengan nomor urut 3, Rakhmat mengatakan PAD Kabupaten Cirebon hanya 6,3 persen dari total APBD. “Bagaimana melakukan pembangunan yang hanya Rp 400 miliar selama satu tahun,” tanya Rakhmat kepada paslon nomor urut 2, Sunjaya-Imron. Sunjaya kemudian menjawab bahwa dari tahun ke tahun PAD Kabupaten Cirebon terus meningkat. Sehingga, PAD itu menjadi salah satu dampak naiknya postur APBD di tahun 2018 yang mencapai Rp 3, 8 miliar. Cabup dengan nomor urut 1 Kalinga juga menyampaikan pendapat soal PAD Kabupaten Cirebon. Meski dikatakan meningkat, dia justru mempertanyakan PAD parkir yang tidak bisa meningkat. Padahal, jumlah kendaraan yang parkir di Kabupaten Cirebon lebih dari 500 ribu kendaraan roda dua dan empat. “PAD yang dihasilkan parkir per tahun masa hanya Rp 130 juta. Ini tidak rasional. Artinya, pemerintah daerah tidak maksimal menggali potensi PAD yang ada,\" jelas Kalinga. Cabup nomor urut 4, Luthfi, mengatakan PAD Kabupaten Cirebon mampu menjadi Rp 1 triliun setahun. Sebab, potensi Kabupaten Cirebon itu besar. “Tarik semua investasi masuk Kabupaten Cirebon. Di situ PAD akan terangkat. Kita ini masuk daerah yang tertinggal untuk PAD. Karawang saja PAD mampu Rp 1 triliun selama satu tahun. Kita juga bisa melakukan itu. Dan itu tugas pemimpin ke depan untuk mencari inovasi meningkatkan PAD,” tandas Luthfi. Pendapat Luthfi langsung ditanggapi Rakhmat. Dia mengatakan apa yang disampaikan Luthfi terlalu mengada-ada. “Tidak mudah untuk menaikkan PAD dari Rp400 miliar ke Rp 1 triliun dalam waktu sekejap. Ini tidak rasional. Karena butuh waktu untuk meningkatkan PAD. Bukan semudah membalikkan telapak tangan,\" paparnya. Tidak hanya persoalan PAD, debat pun menarik soal tenaga honorer yang terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Per tahun Pemkab Cirebon harus mengalokasikan anggaran Rp 33 miliar dengan jumlah 4 ribu honorer. Data terakhir jumlah honorer naik menjadi 11 ribu. Cabup Kalinga mengatakan, harusnya tak ada penerimaan tenaga honorer di masa kepemimpinan incumbent karena ada moratorium. Tapi, dipaksa masuk. \"Ini kan beban APBD Kabupaten Cirebon. Kemudian, harusnya penerimaan honorer harus sesuai dengan aturan pemerintah pusat,\" ucapnya. Sunjaya langsung terpancing. Harusnya, kata Sunjaya, ketika ada kesalahan, maka bawahan mengingatkan pimpinan. Kalinga sendiri merupakan mantan kepala BKPSDM. \"Harusnya saya selaku pimpinan diberikan peringatan ketika salah. Bukan didiamkan,\" tegas Sunjaya. Mendengar jawaban tersebut, Kalinga langsung menanggapinya dengan santai. “Semua kebijakan akan kembali lagi ke bupati. Karena kami hanya merumuskan kebijakan. Selebihnya keputusan itu diserahkan kembali ke bupati,\" kata Kalinga. Saat jadi bupati nanti, Kalinga mengatakan akan tetap memposisikan honorer dengan baik lewat proses pemberdayaan. Soal honorer, Cabup Rakhmat mengatakan, jika dibiarkan terus akan menjadi bom waktu bagi APBD Kabupaten Cirebon. Tapi, sambung dia, tidak mungkin orang yang sudah diterima kemudian dikeluarkan. \"Solusinya, mereka harus diberikan pelatihan dan pendidikan untuk dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensi mereka,\" tandasnya. Sementara cabup nomor urut 4 Luthfi menuturkan, postur APBD Kabupaten Cirebon saat ini tidak sehat. Belanja pegawai lebih dari 50 persen. Sementra anggaran infrastruktur sangat sedikit. “Ini kan miris. Harusnya belanja langsung dan tidak langsung minimal seimbang, \" paparnya. Dari lokasi debat, Ketua KPU Kabupaten Cirebon Saefudin Jazuli mengatakan, agenda tadi malam berjalan lancar. Keributan, kata dia, bagian dari dinamika debat kandidat. “Mudah-mudahan masyarakat bisa menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani,\" ucapnya. Dia mengaku, pascadebat KPU fokus persiapan pemungutan suara 27 Juni mendatang. Diharapkan, tingkat partisipasi masyarakat saat pilbup nanti bisa di angka 77,5 persen. “Itu target kami. Mudah-mudahan tercapai,” tandasnya. (sam/den)
Kategori :