Disdik Kabupaten Cirebon Paling Rendah Serap Anggaran

CIREBON - Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon paling rendah menyerap anggaran di triwulan pertama tahun 2018, dibandingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Dari total pagu anggaran Rp 280.887.433.215, penyerapan hanya 1,25 persennya saja. Kepala Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan, Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Wisnu Prasetyo menyampaikan, berdasarkan data di bagian pembangunan, realisasi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan di triwulan pertama sangat rendah, Rp 3.627.921.951. “Jika dibandingkan dinas lain, tentu ini paling rendah. Karena yang lain lebih dari 10 persen,” ujar Wisnu kepada Radar, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/7). Pada kesempatan itu, Wisnu menyampaikan, setiap tahun Disdik selalu melibatkan bagian pembangunan dalam melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, ataupun mengenai swakelola. Namun tahun ini, pihaknya belum diminta untuk melakukan penyuluhan. “Kami tidak dilibatkan. Bahkan, kami tidak tahu apakah pembangunan fisik ini sudah berjalan atau belum, karena pada triwulan kedua ini belum ada laporan. Karena baru berakhir bulan Juni kemarin kan,” jelasnya. Dia mengungkapkan, total pagu anggaran Dinas Pendidikan itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 10.772.379.100, DAK nonfisik Rp 215.079.200.000 dan bantuan provinsi Rp 5.990.980.000 serta Rp 49.044.874.115 dari pendapatan daerah. “Sumber anggaran Dinas Pendidikan sangat banyak dan nilainya pun besar. Tapi, sangat disayangkan ketika penyerapannya sangat kecil,” ucapnya. Menurutnya, dari catatan bagian pembangunan dinas yang penyerapan anggarannya rendah selain Dinas Pendidikan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan total penyerapan sebesar Rp 15.191.749.251 atau hanya 5.10 persen dari total pagu DPA Rp 297.660.316.459. Selain kedua dinas tadi, sambung Wisnu, sejumlah dinas lainnya juga ada yang masih di bawah 10 persen penyerapannya. Seperti Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar 6,58 persen, Disdagin 7,01 persen dan Dinas Pertanian sebesar 9,80 persen. “Sementara dinas lainnya menyentuh angka 12-30 persen,” terangnya. Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar Diah Irwani sangat menyayangkan sangat rendahnya penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan. Sebab, alokasi anggaran sebesar itu tidak dimanfaatkan betul oleh Dinas Pendidikan dengan baik. “Wajar ketika masih banyak sekolah yang bangunananya rusak, fasilitas belajar mengajarnya tidak nyaman. Termasuk persoalan buta huruf juga tidak terselesaikan. Harusnya dengan anggaran yang besar, semua persoalan itu bisa diselesaikan,” singkatnya. (sam)