PJ Walikota Cirebon Dedi Taufik temukan sejumlah masalah bagi masyarakat yang tinggal sekitar kawasan pinggir Sungai Kriyan. Ia pun mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Menurutnya, masalah yang dihadapi masyarakat kawasan Kriyan RW 017 kelurahan Pegambiran kecamatan Lemahwungkuk kota Cirebon butuh penanganan serius dari semua pihak. “Mulai dari program pendidikan, kesehatan, bina sosial, tenaga kerja, perindustrian dan lainnya, semua harus dilakukan disini,” ungkap Pj. Walikota Cirebon Dr. Dedi Taufik saat meninjau kawasan tersebut, Minggu (8/7). Soal pendidikan, terangnya, di Kriyan ini banyak anak usia dini yang masih perlu pembelajaran. Pembelajaran tersebut, tidak hanya pembelajaran secara formal, melainkan juga non formal. Misal, sebut Dedi, terkait prilaku keseharian mereka, terutama tentang bagaimana mereka memperlakukan sungai yang letaknya berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Bahkan, lanjut Desi, berdasarkan temuan di lapangan, ada sejumlah anak yang mengalami putus sekolah. Lebih dari itu, ada pula warga yang melakukan pernikahan dini, terjatuh dalam penyalahgunaan obat terlarang, hidup dalam garis kemiskinan dan tak sedikit anak menjadi korban sodomi (korban asusila).
Tak hanya itu, masalah akses transportasi (kondisi infrastruktur) yang selalu memakan korban jiwa, dimana dalam kurun waktu sebulan ada saja yang jatuh dari jembatan Kriyan, itu turut menambah sejumlah masalah bagi warga Kriyan. Dedi berjanji, untuk menangani masalah-masalah tersebut, pemerintah daerah kota Cirebon akan memulainya dengan sharing APBD kota Cirebon untuk tahun anggaran 2019 mendatang. Kendati demikian, Dedi mengimbau keterlibatan semua pihak tetap dilakukan dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada Kepala Daerah. Begitu juga soal Sungai Kriyan, Dedi mengungkapkan perlu adanya penanganan dari pihak terkait, yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Dedi mengaku telah berkoordinasi dengan BBWS agar kawasan Sungai Kriyan dilakukan penataan ulang dan Normalisasi sehingga arus air sungai berjalan lancar. Sementara, Ketua RW 017 Kriyan Barat Bambang Jumantra menjelaskan bahwa kebanyakan warga setempat beraktivitas sehari-hari sebagai tukang becak. Bambang pun mengutarakan banyaknya kondisi rumah yang tidak layak huni. “Di sini juga banyak rumah yang tidak layak huni,” kata Bambang. Rutilahu sendiri, ujar Bambang, pihaknya sudah seringkali mengajukan namun tak pernah ada realisasi. Disamping itu, lanjut Ketua RW 017 Kriyan Barat, angka pendidikan warga yang mengalami putus sekolah masih tinggi. Rata-rata warga hanya lulusan SD atau SMP. Dijelaskan Bambang, program pemerintah yang masih berjalan di daerahnya hanya baru dari pihak KPA (Komisi Perlindungan Anak). Ia bersyukur program tersebut masih berlangsung pada tiap 2 minggu sekali dari KPA datang untuk mendongeng kepada anak-anak. “Tujuannya memang untuk membantu psikologi anak-anak kami,” jelasnya. Bambang berkeinginan, masalah-masalah yang dihadapi warga Kriyan mendapatkan prioritas program oleh Pemerintah Daerah. Khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi (lapangan pekerjaan) Di tempat yang sama, Ketua KPA kota Cirebon Dr. Siska menuturkan permasalahan di kawasan Kriyan sebagian besar bermuara pada 3 masalah pokok, yakni putus sekolah, pernikahan dini dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. “Tingkat kemiskinannya juga sangat terlihat di sini,” menurut Dr. Siska Ketua KPA kota Cirebon. Program yang dijalankan KPA, ucapnya, selalu berupa memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat termasuk memberikan pembelajaran baik formal, informal dan non formal. “Kami juga bekerjasama dengan seniman, kader PKK dan lainnya untuk memberikan hiburan 2 minggu sekali kepada mereka (anak-anak),” tambahnya. Di lain pihak, Kepala Dinas Pendidikan kota Cirebon Jaja Sulaeman meminta kepada anak-anak warga Kriyan yang putus sekolah untuk bisa kembali melanjutkan pendidikan ke Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). “Mereka bisa meneruskan melalui Paket A, B maupun C,” kata Kadisdik kota Cirebon Jaja Sulaeman. Penyelenggaraan pendidikan di kota Cirebon, kata Jaja, saat ini telah bebas dari pungutan lantaran adanya program BOS (Biaya Operasional Sekolah), baik BOS daerah, provinsi maupun pusat. Karenanya, Ia meminta kepada semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri, untuk bersama-sama memberikan pengertian kepada anak-anak mereka bahwa sekolah itu penting dan mudah tanpa biaya mahal. “Pendidikan itu menjadi kebutuhan kita semua,” tandasnya. (jar/rmol/pojokjabar)
Kategori :