CIREBON - Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon memastikan dalam waktu dekat akan turun dan melihat langsung persoalan yang terjadi di Pasar Rakyat Waled. Ini setelah beredar kabar jika pasar yang merupakan bantuan Kementerian Koperasi RI tersebut, sekitar lima bulan mangkrak. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, Riyanto saat dihubungi Radar, kemarin. Menurut Riyanto, dia sudah menerima informasi terkait kondisi tersebut dari pemberitaan media dan pelaporan para pengurus Pasar Rakyat Waled secara langsung. “Kalau laporan yang masuk ke saya dari para pengurus sedang dicari formulanya agar pasar itu kembali ramai. Kebetulan saya masih berkewajiban melaporkan perkembangan pasar tersebut ke Kementerian Koperasi karena pasar itu merupakan bantuan langsung dari Kementerian Koperasi,” ujarnya, kemarin. Namun demikian, jika dalam pelaksanaannya pihak pengelola menemui kendala, pihak dinas akan segera turun ke lokasi untuk melakukan inventarisasi persoalan yang terjadi, sehingga nantinya diharapkan pasar tersebut bisa kembali aktif dan membawa manfaat untuk warga sekitar. “Tentu ini harus jalan, harus beroperasi. Jangan sampai mangkrak, kita dalam waktu dekat akan langsung turun ke sana untuk melihat permasalahan yang ada,” imbuhnya. Namun demikian, menurut Riyanto, pihak pengelola bisa melakukan terobosan-terobosan yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada, untuk menarik para pedagang dan pembeli agar pasar tersebut kembali ramai. Salah satunya dengan menggratiskan biaya sewa kios atau lapak selama beberapa bulan atau selama setahun. Hal itu menurut Riyanto, bisa dilakukan karena Pasar Rakyat tersebut bukan milik Pemerintah Kabupaten ataupun milik Pemerintah Desa, sehingga tidak terbebani oleh target PAD. “Cuma memang persoalannya nanti harus ada terobosan lagi untuk menutupi biaya operasional pasar. Tapi saya yakin asalkan ada niat pasti bisa. Sayang juga menurut saya jika dengan anggaran yang begitu besar, pasar itu tidak dimanfaatkan dan tidak membawa manfaat,” ungkapnya. Sementara itu, pengelola PRW Andi Supandi membenarkan jika pasar tersebut kini tidak beraktivitas lagi dalam beberapa bulan terkahir. Hal tersebut menurut Andi dipicu salah satunya oleh akses penunjang jalan yang buruk, sehingga para pedagang dan pembeli malas datang ke pasar. “Sewaktu saya tanya itu, alasan mereka (pedagang, red), katanya jalannya jelek. Tapi nanti akan saya ultimatum, saya peringatkan jika mereka tidak berjualan kembali, maka harus membuat pernyataan untuk mengembalikan kios ke pengelola,” tuturnya. Di PRW tersebut, saat ini ada 13 kios utama, 37 kios tambahan dan 17 lapak pedagang lemprakan. Pasar tersebut dibangun dengan anggaran dari Kementerian Koperasi dan UMKM dengan anggaran sekitar Rp800 juta. Sementara untuk proses finisihing-nya menggunakan anggaran dari APBD sekitar Rp300 juta. “Pemilihan lokasi pasar ini kan berdasarkan hasil musyawarah di tingkat kecamatan, ada kriteria dan syaratnya. Salah satunya jarak pasar tidak boleh lebih pendek dari 3 kilometer dengan pasar yang sudah ada. Pilihannya saat itu ada dua. Apakah di Desa Cikulak Kidul atau di Desa Gunungsari, akhirnya Gunungsari yang terpilih,” jelasnya. (dri)
Kategori :