Sultan Sebut Anggaran Kebudayaan Tak Rasional

CIREBON-Porsi anggaran pariwisata dan kebudayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon dinilai tidak rasional. Hal ini bila melihat efek dari kemajuan pariwisata dan juga kebudayaan dapat memberikan dampak global untuk memajukan perekonomian rakyat dan juga pemasukan bagi daerah. Sultan Kacirebonan, Pangeran Abdul Gani Natadiningrat mengatakan, postur anggaran yang minim ini, membuat seni dan budaya Kota Cirebon belum berkembang untuk mendukung pariwisata. \"Anggaran masih biasa saja, dari tahun ke tahun seperti ini terus,\" ujar sultan kepada Radar Cirebon. Maka dari itu, sultan meminta agar semua komponen bisa mengangkat budaya cirebon. Caranya tidak hanya sekedar ucapan. Menurutnya, saat ini para pemangku kebijakan baik eksekutif maupun legislatif hanya sebatas dalam tataran konsep dalam mengembangkan seni dan budaya cirebon. \"Banyak orang yang menganggap sebelah mata, mereka bicara angkat budaya, tapi kenyataanya anggaran tidak ada dukungan, aksinya juga masih kurang,\" singgungnya. Sultan membandingkannya dengan Jogjakarya yang memberikan pagu anggaran yang maksimal untuk mendukung seni dan budaya, sehingga pariwisata di sana lebih hidup. Dukungan dari anggaran ini, tidak mesti diberikan anggaran yang besar. Tapi minimal ada peningkatan anggaran. Sebab anggaran saat ini, tidak rasional. \"Kita selalu menerima keluhan dari budpar (Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata/DKOKP), seperti itu,\" tuturnya. Dengan memiliki latar belakang dan kekayaan budaya, Kota Cirebon membutuhkan perhatian khusus dalam bidang seni dan budaya. Karena hal ini akan menghidupkan sektor pariwisata. Sehingga orang datang ke keraton tidak lagi kumuh. Dengan demikan para wisatawan pun bisa terkesima dengan tempat-tempat wisata di Kota Cirebon. \"Ya kalau keratonnya jelek kemudian beredar di dunia maya, ini kan tidak baik. Jadi yang bagus itu, orang sudah datang ke sini, kemudian tempatnya bagus, dan membuat penasaran orang,\" ujarnya. Dikatakan dia, untuk saat ini pengelolaan kebersihan di Keraton Kacirebonan saja, pihaknya cukup kesulitan. Meski sudah ada petugas yang dibagi-bagi, namun untuk pemeliharaan dan pengecatan hanya mampu dilakukan setiap tahun sekali. \"Kita harapkan masalah ini jangan disepelekan, dan dipandang sebelah mata. Karena kita lihat dari tahun ke tahun ini selalu diabaikan,\" jelasnya. Dia juga mengatakan, saat ini Kota Cirebon butuh pemimpin dan kepala daerah yang memahami persoalan budaya. Dalam memajukan budaya, tidak mesti dibebankan kepada APBD. Akan tetapi bisa mengajak juga pihak swasta dalam memajukan budaya dan pariwisata. Dia yakin kalau kepala daerah mampu mengkoordinasikan itu, maka akan timbul sinergitas sehingga Kota Cirebon akan lebih maju. Pemerhati budaya dan pariwisata Akbar Sucipto juga menyinggung politik anggaran Pemerintah Kota Cirebon. Sejauh ini, pariwisata seperti dikesampingkan oleh pemerintah. Mengenai maju atau tidaknya pariwisata maupun budaya Cirebon, kembali kepada komitmen pemerintah daerah. “Di samping pemerintahnya, DKOKP juga harus kreatif,” tandasnya. Sejauh ini, Akbar melihat DKOKP punya riwayat yang jelek dalam hal mengelola anggaran pariwisata dan kebudayaan. Di mana pernah mengembalikan anggaran dengan jumlah fantastis yang alasannya tidak jelas. Sehingga muncul pertanyaan keseriusan DKOKP dalam membuat program pariwisata. Seperti diketahui, anggaran budaya dan pariwisata Kota Cirebon stagnan dalam tiga tahun terakhir. Bahkan kecenderungannya menurun. Dalam satu tahun DKOKP hanya mendapatkan alokasi Rp2 miliar yang dibagi ke dalam empat bidang. Masing-masing sekitar Rp500 juta. (jml)