Faskes Dikurangi, IDI: Dokter yang Akhirnya Kena Komplain

BERKURANGNYA fasilitas pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan tak hanya merugikan pasien. Para dokter pun menjadi korban dari kebijakan BPJS Kesehatan yang tidak propasien. Sebab, para dokterlah yang berhadapan langsung dengan masyarakat di lapangan. Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Moh Adib Khumaidi SpOT mengatakan dampak secara medis dari kebijakan BPJS Kesehatan belum banyak dirasakan dalam waktu dekat. Tapi ia yakin kebijakan itu dapat menurunkan mutu standar medis. “Profesi (IDI) hanya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ujarnya. Menurut Adib, sudah banyak laporan dari para dokter, mereka kena getah dari kebijakan pembatasan pelayanan rehabilitasi medik yang baru diberlakukan itu. Tentu rawan timbul komplain dengan menurunnya mutu standar dari kebijakan tersebut. “Dokter yang akhirnya menerima komplain,” ungkapnya. Adib merasa keputusan BPJS Kesehatan yang membatasi kuota tindakan dokter tak bijak. Sebab, penyakit tiap orang kadang harus ditangani dengan cara berbeda. “Kalau tindakannya emergency akan bermasalah,” kata dokter spesialis ortopedi itu. Keputusan BPJS Kesehetan untuk efisiensi itu bukan kali ini terjadi. Tahun lalu, melalui keputusan menteri kesehatan, obat kanker payudara Herceptin tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan. Padahal, jumlah penderita kanker payudara cukup besar, yakni mencapai 40 banding 100.000 (1:2.500). Alasan BPJS Kesehatan itu adalah untuk efisiensi dengan mengurangi pembiayaan pasien. (lyn/JPG)