CIREBON-DPRD Kabupaten Cirebon menilai eksekutif belum siap menghadapi kehadiran Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka. Padahal, keberadaan bandara tersebut memberikan multy player effect di daerah penyanggah. “Saya perhatikan, tidak ada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terintegrasi dengan hadirnya BIJB di Majalengka,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH kepada RadarCirebon. Pria yang akrab disapa Jimus itu menyampaikan, harusnya pemerintah daerah mempunyai konsep yang jelas. Sebab, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun BIJB sebagai pintu gerbang menyambut Metropolitan Cirebon Raya (MCR) atau Kota Bandara (aerocity). “Ketika dulu rencana pemprov hendak membangun BIJB. Harusnya, pemda kabupaten sudah membaca peta tersebut untuk menyambut peluang yang bagus. Padahal, Kabupaten Cirebon dengan Majalengka itu kan perbatasan,” tegas politisi PDI Perjuangan itu. Melihat kondisi demikian, sambung Jimus, minimal pemerintah daerah mulai memoles potensi yang sudah ada untuk lebih baik lagi, seperti memperbaiki tempat wisata religi Sunan Gunungjati, Wisata Batik Trusmi, kuliner khas Cirebon dan lain sebagainya. Menurutnya, Cirebon yang dikenal dengan wisata religi dan pusat-pusat kuliner, masih belum bisa memberikan kenyamanan bagi pengunjung dari luar daerah. Sementara, Kabupaten Cirebon saat ini belum bisa menyelesaikan persoalan sampah. Padahal, sampah menjadi problem paling krusial. “Yang paling utama adalah menata arus lalu lintas yang ada di jalur pantura Palimanan, Plered, Tengahtani, dan Kedawung. Ini adalah problem paling utama yang menyebabkan pengunjung malas datang ke Kabupaten Cirebon. Salah satunya adalah, masalah persampahan dan transportasi,” paparnya. Ditambahkannya, semua persoalan ini harus menjadi PR besar bagi bupati dan wakil bupati terpilih. Sebab, pada saat debat kandidat pilbup lalu, Pemerintah Kabupaten Cirebon harus bisa menangkap peluang hadirnya BIJB. (sam)
Kategori :