Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dana tersebut terdiri dari dana sebesar Rp557,7 miliar melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Rp428,1 miliar melalui dana kementerian/lembaga. \"Pemerintah akan membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, agar kehidupan masyarakat Lombok dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi serta masyarakat serta pemerintahan dapat bangkit kembali secara lebih cepat,\" kata Sri Mulyani melalui akun resmi Facebook pada Kamis, 23 Agustus 2018. Sejak gempa, katanya, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN 2018 yang dialokasikan pada beberapa kementerian/lembaga selain BNPB. Di antara dana Rp428,1 miliar, rinciannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp230 miliar untuk bantuan guru, tenda darurat pembelajaran, peralatan mobile dan school kit. Kementerian PUPR Rp176,2 miliar untuk memobilisasi bantuan berupa mobil tangki air, mobil sanitasi, dumptruck, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat, dan Kementerian Sosial Rp12,6 miliar untuk bantuan logistik (sandang, pangan, tenda), santunan ahli waris, paket sembako dan pendirian dapur umum. Kementerian Kesehatan Rp7,8 miliar untuk logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, orthopedic set, tenda pos kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lainnya. Kementerian ESDM Rp1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian. TNI dan Polri juga telah memobilisasi pasukan dan peralatan untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban. Untuk BNPB, dia merincikan, dana yang telah disalurkan sebesar Rp557,7 miliar untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda, bersumber dari alokasi anggaran sebesar Rp1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana, yang oleh BNPB dapat digunakan sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok. \"Tahap pertama santunan untuk perbaikan lima ribu rumah yang rusak berat, dengan besaran santunan Rp50 juta/rumah telah dicairkan. Tahap kedua santunan perbaikan lima ribu rumah rusak berat, dan kemudian rumah rusak ringan/sedang masih sedang disiapkan Pemerintah cq Kementerian Keuangan dan BNPB,\" turur dia. Dalam APBN 2018 untuk mengantisipasi kejadian bencana, juga kata dia, telah disiapkan Cadangan Bencana sebesar Rp3,3 triliun, yang penggunaannya akan dikoordinasikan bersama BNPB. BNPB pun dikatakannya telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk tambahan bantuan ke Lombok. Sementara itu, untuk 2019, dalam RAPBN 2019 yang sudah disampaikan Pemerintah ke DPR, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran pada beberapa Kementerian/Lembaga sekurangnya Rp1 triliun, yang dapat segera pada awal tahun anggaran 2019, atau direalokasi/direvisi oleh kementerian/lembaga terkait di awal 2019, untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan/pembangunan kembali usai bencana gempa. \"Selain dana tersebut, dalam RAPBN 2019 telah disiapkan Cadangan Bencana yang lebih besar, yang juga akan dapat digunakan untuk lanjutan bantuan dasar dan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebutuhan untuk mengembalikan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana, termasuk untuk masyarakat Lombok,\" katanya.***
Kategori :