Kepada Jokowi, Ini Lima Pesan Muhammadiyah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/8). Kunjungan Presiden ke Muhammadiyah ini berselang 10 hari dari kunjungan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke tempat yang sama. Dalam pertemuan kemarin, Jokowi dan pengurus Muhammadiyah membahas soal perekonomian bangsa. Jokowi menjelaskan, salah satu hal yang dibahas secara khusus adalah mengenai ekonomi berkeadilan. \"Terutama yang berkaitan dengan bank syariah. Redistribusi aset juga kami bicarakan secara khusus di dalam,\" kata Jokowi setelah pertemuan. Jokowi dan PP Muhammadiyah juga membahas pelaksanaan jaminan sosial kesehatan. Menurut Jokowi, PP Muhammadiyah sangat menitikberatkan kesehatan perempuan dan anak. Kepala Negara menyambut baik berbagai saran yang disampaikan PP Muhammadiyah untuk program pemerintah. Kendati demikian, Presiden mengaku beberapa saran tersebut masih perlu direncanakan secara matang sebelum diimplementasikan. \"Ada yang bisa langsung kita laksanakan, tapi ada yang harus kita rencanakan dan mungkin kita anggarkan pada tahun-tahun berikut,\" kata Presiden. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam. Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja, antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Mendikbud Muhadjir Effendy, serta Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. Selain menjalin silaturahim dan berdialog, Presiden juga menyerahkan dua ekor sapi untuk kurban kepada Muhammadiyah. Sapi yang diserahkan berjenis limosin dan ongole peranakan. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan, kunjungan Presiden Jokowi selain untuk menyerahkan hewan kurban, juga untuk berdialog mengenai isu-isu aktual dan strategis tentang kebangsaan. \"PP Muhammadiyah menyambut dengan baik kunjungan tersebut dan berdiskusi mengenai beberapa hal,\" kata Haedar melalui keterangan tertulisnya, Kamis (23/8). Ia menerangkan, topik pertama yang dibahas mengenai penanganan musibah gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). PP Muhammadiyah meminta pemerintah lebih terkoordinasi dalam menangani bencana, meskipun status gempa Lombok bukan bencana nasional. Jokowi dan PP Muhammadiyah berdiskusi tentang pengentasan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial. PP Muhammadiyah ingin agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta rakyat kecil dipermudah aksesnya untuk memperoleh modal. \"Kebijakan ekonomi berkeadilan sosial penting menjadi kebijakan utama dan perlu perhatian yang sangat khusus,\" kata Haedar. Topik ketiga yang dibahas mengenai masalah kebijakan kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). PP Muhammadiyah, ujar dia, berharap Presiden Jokowi lebih memperhatikan program kesehatan. \"Muhammadiyah dengan program 1.000 klinik terus berusaha membantu masyarakat sampai ke daerah terjauh, terluar, dan terdepan,\" ujar dia. Masalah pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia turut dibahas. PP Muhammadiyah dan Jokowi juga mendiskusikan langkah-langkah agar terciptanya iklim kondusif pada tahun politik 2019. PP Muhammadiyah menyarankan pemerintah ke depannya dapat mempersingkat proses pemilihan presiden. Haedar menilai, proses pilpres saat ini cukup panjang, bisa mencapai delapan bulan sejak masa pendaftaran hingga pemilihan. Menurut dia, dialog berjalan lancar dan hangat. Jokowi juga disebut mengapresiasi masukan-masukan Muhammadiyah, termasuk dalam penanganan bencana gempa Lombok. Secara garis besar, apa yang dibicarakan PP Muhammadiyah ke Jokowi dan Prabowo relatif sama. Kepada Prabowo ketika itu, PP Muhammadiyah menitipkan enam pesan. https://twitter.com/muhammadiyah/status/1032576930283831296 Kelima pesan itu, seperti pemerintahan harus memperhatikan fondasi nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa; kedaulatan negara di bidang ekonomi, politik, dan budaya dalam bentuk kebijakan yang lebih berani; isu kesenjangan sosial ekonomi terutama agar kekayaan Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Muhammadiyah tetap netral PP Muhammadiyah berkomitmen tak akan masuk dalam ranah politik praktis. Hal itu menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menganggap representasi Muhammadiyah penting dalam koalisi partai politik pengusung bakal calon pasangan Joko Widodo-KH Ma\'ruf. \"Muhammadiyah secara institusi tetap istiqamah, tak masuk ke politik praktis,\" kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Rabu Rabu (22/8). Ia beralasan, komitmen Muhammadiyah itu bertujuan menjadi \"kartu pengaman\" bagi bangsa Indonesia. Sebab, menurut dia, jika seluruh institusi keagamaan turut berebut kepentingan politik, bangsa ini mengalami politisasi. Haedar menegaskan, masalah politik biar dilakukan oleh partai politik dan elite partai saja. Kendati demikian, ia tidak melarang warga Muhammadiyah terlibat dalam partai politik. Sebab, ia memahami berpolitik adalah hak setiap warga negara. \"Kalau terlibat dalam timses (tim sukses) atau pemenangan di manapun, itu bagian hak kewargaannya, bukan terkait langsung dengan organisasi,\" ujar dia. Ia memandang sikap dan cara Muhammadiyah tersebut cukup elegan. Sebab, saat ini kekuatan politik tak ragu-ragu menyeret ormas keagamaan dan sosial dalam politik praktis untuk mendulang suara.***