Pemerintah Ungsikan 162 WNI

Selasa 05-03-2013,08:55 WIB
Reporter : Dedi Darmawan
Editor : Dedi Darmawan

Oposisi Malaysia Ajak Sultan Sulu Diskusi Meja Bundar JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mengamankan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di lokasi konflik perebutan kawasan Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Sekitar 162 WNI pekerja ladang sawit diungsikan. Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, PLE Priatna mengatakan, sekitar 162 WNI di Lahad Datu, Sabah, telah diungsikan ke kawasan sekitar 6 km dari pusat konflik. Mereka akan berada di tempat pengungsian hingga situasi benar-benar aman dan kondusif. Bentrok antara aparat keamanan Malaysia dengan kelompok bersenjata dari Kesultanan Sulu di Lahad Datu-Sabah, menurutnya, bisa mengancam keselamatan WNI pekerja di ladang sawit itu. \"Tercatat 162 pekerja di ladang sawit Sahabat 17 telah diungsikan ke kompleks Embara sekitar 6 km dari tempat kejadian,\" ungkapnya di Jakarta, kemarin. Konjen RI di Kota Kinabalu, Soepeno Sahid, kemarin memberikan konfirmasinya, bahwa kondisi WNI pekerja dalam kondisi aman. Pihaknya berkomitmen terus memantau dan berkomunikasi dengan aparat setempat. Priatna mengatakan, pihaknya mengimbau agar semua WNI melakukan perlindungan diri dan tidak melakukan tindakan berbahaya dengan mendekati lokasi konflik. Saat ini, kapal-kapal tidak diperbolehkan merapat dan berlayar di dekat wilayah itu. \"Para WNI ABK (Anak Buah Kapal) sementara diliburkan,\" terusnya. Konflik di kawasan yang kini disengketakan itu memang telah mengundang reaksi banyak pihak. Termasuk para politisi di Malaysia yang meminta agar pemerintah tidak lemah. Pimpinan Pakatan Rakyat, kelompok oposisi pimpinan Anwar Ibrahim, kemarin mengeluarkan keterangan resmi bertuliskan; Kenyataan Media Pimpinan Pakatan Rakyat, dirilis dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Malaysia. Seperti diterima Jawa Pos (Radar Cirebon Group) kemarin, keterangan itu diberi judul Dato Seri Najib Razak Sewajarnya Menumpukkan Usaha Memastikan Kedaulatan Wilayah Negara, Keselamatan Rakyat Sabah dan Anggota Pasukan Keselamatan. Surat atas nama tiga pimpinannya yaitu YB Dato Seri Anwar Ibrahim (Ketua Umum Keadilan), YB Dato Seri Abdul Hadi Awang (Setiausaha Agung PAS), dan YB Lim Kit Siang (Penasihat DAP) itu menyatakan, bahwa setiap pimpinan negara mana pun bertanggung jawab mempertahankan kedaulatan wilayah negara, keselamatan rakyat, dan anggota pasukan keselamatan. Kegagalan mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatan rakyat merupakan satu pengkhianatan serta menodai amanat rakyat. Pakatan Rakyat berhasrat mengingatkan pimpinan negara agar tegas mempertahankan kedaulatan wilayah negara dan tidak alpa (lalai, red) memastikan keselamatan setiap rakyat Malaysia, terutama di Sabah sebagai imbas dari insiden tindakan semena-mena kelompok bersenjata warga asing di sekitar Lahad Datu serta Semporna. Setiap inci tanah Sabah dan keselamatan rakyatnya, menurut Pakatan Rakyat, wajib dipertahankan. Pakatan Rakyat menyadari keadaan di Sabah menimbulkan kebimbangan, akan tetapi pihaknya menyerukan agar semua orang tetap tenang dan tidak mengambil tindakan terburu-buru atau menyebarkan berita-berita fitnah yang dianggapnya bisa menimbulkan keresahan. Pakatan Rakyat menuntut agar segera diadakan satu sidang parlemen membahas konflik di Lahad Datu itu serta untuk mendapatkan gambaran sebenarnya tentang insiden yang sudah menewaskan beberapa orang dari keduabelah pihak itu. \"Kita juga berhasrat mengadakan satu persidangan meja bulat di antara pimpinan Pakatan Rakyat dengan pimpinan kerajaan dalam usaha untuk mencapai mufakat bersama berhubung isu ini,\" tulisnya.   WARGA SABAH DOAKAN TENTARA DI MASJID-MASJID Sementara, krisis \"invasi\" 243 gerilyawan Kesultanan Sulu di daerah pantai timur Sabah makin memburuk. Pihak pemerintah Malaysia rupanya tak ingin ambil risiko setelah delapan polisi menjadi korban serangan. Ratusan personel bantuan dikerahkan. Mereka berangkat ke Lahad Datu, Semporna dan Kunak, tiga daerah terawan yang hingga kini menjadi basis gerilyawan Kasultanan Sulu. Tentara itu diangkut dengan pesawat-pesawat sipil seperti Air Asia dan Malaysia Airlines. \"Memang armada untuk sipil dikurangi. Sekarang diprioritaskan untuk askar (tentara) dan officer (petugas),\" ujar Cik Zainab Hasnah, petugas penerangan Bandar Udara Internasional Kinabalu pada Jawa Pos tadi malam. Koran ini berusaha mencari penerbangan langsung ke Lahad Datu setelah transit dari Kuala Lumpur. \"Di sekitar wilayah konflik sekarang susah cari pesawat. Sering cancel. Terutama jurusan Tawau, Sampakan dan Lahad Datu,\" katanya. Perempuan ramah ini lantas menyarankan agar menempuh jalan darat dengan bus yang memakan waktu 9 jam perjalanan dari Kinabalu ke Lahad Datu. Rupanya, seorang penjaga counter kartu pra bayar mendengar pembicaraan Jawa Pos dengan Hasna. \"Tak baik berangkat malam. Rawan sekali, tunggu pagi,\" kata Boboy, pemuda asli Lahad Datu itu. Dia lantas menelpon ayahnya Haji Sulaiman, seorang ketua daerah (semacam pengurus kabupaten) di Lahad Datu. Rupanya sang ayah sedang berada di surau. \"Sekarang warga sedang berdoa di surau-surau. Mendoakan keselamatan askar,\" katanya. Sebagai warga asli Lahad Datu, Boboy cukup khawatir dengan keselamatan keluarganya yang tinggal di Jalan Sri Perdana itu. \"Tapi karena abah adalah ketua daerah, jadi dijaga police. Amanlah,\" katanya. Dia berharap krisis di Lahad Datu segera berakhir dan damai kembali. \"Tak ada masalah apapun dengan warga keturunan Sulu di sana, kita selalu damai,\" kata Boboy yang bekerja di outlet bandara itu sejak tahun lalu. Informasi yang dihimpun koran ini, 352 prajurit dari Brigade 8 yang bermarkas di Pangkalan Chepa Kota Baru juga sudah diberangkatkan ke Lahad Datu dengan dua kali penerbangan Air Asia. Tampaknya, otoritas Malaysia hendak melakukan strategi alienasi agar gerilyawan Sultan Sulu tak bisa keluar dari tiga area. Diketahui mereka sudah masuk ke Kampung Tandau (ini yang paling banyak, diperkirakan 200 personel) Lahad Datu, Simunul daerah Semporna, dan kampong Lormalong daerah Kunak. Dalam jumpa pers sebelumnya, Inspector General Police Tan Sri Ismail Omar menjelaskan, dari analisa intelijen, gerilyawan Sulu menguasai teknik kontra gerilya yang mumpuni. Mereka menggunakan teknik hit and run dan menyergap petugas yang sedang berpatroli dalam jumlah di bawah 10 orang. (gen/rdl)

Tags :
Kategori :

Terkait